Kupang (ANTARA) - Bupati Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Korinus Masneno menegaskan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten (Musrengbangkab) dan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 harus menjadi suatu media klarifikasi, konsultatif untuk menghasilkan rancangan akhir RKPD Kabupaten Kupang tahun 2024.
Penegasan itu disampaikan Bupati Masneno saat membuka kegiatan Musrengbangkab Kabupaten Kupang TA 2023 yang berlangsung di Oelamasi, ibu kota Kabupaten Kupang, Senin, (3/4/2023).
Musrengbangkab tahun 2023 mengusung tema "Pemantapan ekonomi kerakyatan melalui Revolusi 5P guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat,".
Dia menegaskan bahwa butuh atensi serius berbagai pihak untuk merealisasikan target prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD.
"Manfaatkan forum Musrenbangkab ini sebagai suatu media klarifikasi, konsultatif dan penyelarasan demi tercapainya kesepakatan dalam mencapai tujuan, sasaran, hasil dan arah keluaran yang paling realistis dan proporsional," katanya.
Ia mengatakan materi yang dibahas dalam Musrenbangkab ini merupakan rancangan awal RKPD Tahun 2024 dan hasil verifikasi usulan kecamatan dan pokok pikiran (Pokir) DPRD melalui tahapan forum perangkat daerah sehingga menghasilkan rancangan akhir RKPD Kabupaten Kupang Tahun 2024.
Bupati juga mengingatkan agar program-program yang dilaksanakan harus mampu menurunkan kemiskinan ekstrem, meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan potensi dan pemantapan infrastruktur, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menguatkan nilai-nilai kearifan lokal serta memperbaiki kerusakan lingkungan akibat bencana.
"Semua ini sebagai bentuk tanggungjawab kita kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kupang. Arahkan semua kemampuan dan fokus kita hanya untuk masyarakat. Mereka adalah tuan rumah dari kita semua penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Kupang," katanya.
Korinus Masneno juga mengingatkan agar mengurangi pembebanan anggaran pada belanja-belanja yang bersifat rutinitas dan cenderung mengedepankan belanja operasional semata.
"Tingkatkan belanja barang atau jasa yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Kupang. Sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang akomodatif, komprehensif dan inklusif," kata Masneno menambahkan.
Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas berharap pemerintah dapat benar-benar selektif dalam menentukan program dan kegiatan serta memperhatikan tentang pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD karena hal itu merupakan usulan dari masyarakat untuk pembangunan Kabupaten Kupang.
"Ada delapan dinas yang ada pokir DPRD. Jangan sampai ada yang tidak realisasi karena dalam pokir tersebut terdapat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan Kabupaten Kupang," kata Daniel Taimenas.
Baca juga: Pemkab Ende siap gelar musrenbang di atas kapal Dharma Rucitra
Baca juga: Bappenas: RPJMD Propinsi NTT 2018-2023 masih belum capai target
