Jakarta (ANTARA) - Pemilihan Umum 2024 tak terasa tinggal 2 bulan lagi, yakni pada 14 Februari 2024. Di balik hajatan akbar perhelatan politik elektoral ini, ada segudang peluang bisnis yang bisa diraih. Momen politik ini juga akan memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional.
Tak hanya menjadi momen pemilihan presiden dan wakil presiden, pesta rakyat tersebut juga menjadi momen pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Dengan banyaknya pemimpin rakyat yang akan dipilih, maka momen Pemilu 2024 berpeluang memberikan pengaruh yang signifikan kepada perekonomian Indonesia melalui peningkatan ekonomi pemilu.
Pada peningkatan ekonomi pemilu, dampak hajatan politik ini terhadap pertumbuhan ekonomi terbagi dua, yakni dampak langsung berupa meningkatnya konsumsi Pemerintah, sedangkan dampak tidak langsung berupa konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi rumah tangga.
Berkaca pada pemilu serentak perdana pada 2019, dampak langsung berupa meningkatnya konsumsi Pemerintah terlihat dari realisasi bantuan sosial triwulan I-2019 yang meningkat hingga 106,62 persen menjadi Rp36,97 triliun dibanding Triwulan I-2018 (year-on-year/yoy) yang sebesar Rp17,89 triliun.
Nilai tersebut merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir, bahkan belum pernah di kuartal pertama realisasi bantuan sosial mencapai lebih dari 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun kala itu telah mencapai 36,97 persen dari alokasi APBN senilai Rp224,41 triliun.
Peningkatan signifikan juga terlihat pada pertumbuhan keseluruhan belanja Pemerintah saat masa pemilu 2019, yakni pada Triwulan II yang tumbuh 8,24 persen (yoy), yang merupakan pertumbuhan tertinggi belanja pemerintah dibanding triwulan lainnya.
Sementara untuk dampak tidak langsung berupa konsumsi LNPRT, perusahaan riset Nielsen mencatat belanja iklan selama Triwulan I-2019 didominasi oleh kategori Pemerintah dan organisasi politik dengan pertumbuhan Rp2 triliun atau 11 persen.
Adapun lima pembelanja tertinggi untuk iklan kategori Pemerintah dan organisasi politik, yakni calon presiden dan wakil presiden senilai Rp206,6 miliar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp93,2 miliar, calon anggota legislatif Rp92 miliar, Partai Perindo Rp60,7 miliar, serta Partai Hanura Rp51,5 miliar.
Badan Pusat Statistik (BPS) turut mencatat pertumbuhan konsumsi LNPRT pada pemilu 2019 di Triwulan II sebesar 15,28 persen (yoy) menjadi yang tertinggi di antara komponen pengeluaran pertumbuhan ekonomi lainnya.
Dari sisi konsumsi masyarakat, pertumbuhan pada masa pemilu 2019 mencapai 5,18 persen (yoy) atau menjadi yang tertinggi dibanding triwulan lainnya sepanjang tahun.
RI solid di tengah gejolak global
