Kupang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai provinsi berbasis kepulauan itu belum bisa lepas dari bantuan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
"Jadi di NTT itu APBNnya masih sangat besar dibutuhkan, kalau tidak ada APBN selesai sudah," kata Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) Kanwil DJPb Provinsi NTT Edy Purwanto, Jumat, (19/7).
Hal ini disampaikan saat diskusi Forum Ekonomi NTT yang di gelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT dan dihadiri oleh sejumlah mahasiswa dan sejumlah wartawan ekonomi serta beberapa pemimpin redaksi dari sejumlah perusahaan media di Kupang.
Angka APBN untuk NTT sendiri juga nilainya sangat tinggi dan sampai triliunan namun sayangnya beberapa daerah justru menggunakan anggaran itu untuk pembangunan di sektor bukan produktif.
Dia mengatakan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2024 angka penyaluran APBN untuk provinsi berbasis kepulauan itu terus meningkat.
Di tahun 2021 pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) untuk NTT mencapai Rp20,9 triliun dan realisasinya mencapai Rp19,9 triliunan. Namun pada tahun 2022 pagu Dipanya turun menjadi Rp19,5 triliun dengan realisasi Rp18,6 triliun.
Di Tahun 2023 pagu Dipa APBN untuk NTT naik signifikan menjadi Rp37,3 triliunan dengan realisasi Rp36,4 triliunan. Sementara di tahun 2024 kembali naik pagu Dipanya mencapai Rp38,6 triliunan.
"Namun realisasi tahun 2024 baru mencapai Rp16,9 triliun karena baru sampai dengan Juni 2024," ujar dia.
Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik NTT dari Kupang Institut Habde Adrianus Dami menilai bahwa banyaknya saluran APBN untuk provinsi NTT belum bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemudian kedepannya bisa berkembang tanpa berharap lagi ke APBN.
Dia mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan Bali, NTT memiliki banyak sektor yang bisa dikembangkan agar perekonomian NTT semakin meningkat.
Baca juga: Kantor Bea Cukai Kupang edukasi proses ekspor produk bagi pelaku usaha
"Kalau Bali hanya andalkan sektor pariwisata, sehingga tidak heran saat COVID-19 langsung turun," ujar dia.
Sementara NTT, ujar dia, memiliki banyak sekali sektor yang bisa dikelola agar bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian NTT.
Baca juga: Kemenkeu gelar Gebyar UMKM dan Sawit NTT agar naik kelas
Mulai dari Pariwisata, Peternakan, Kelautan dan Perikanan serta beberapa sektor unggulan lainnya.
Baca juga: DJPb NTT fasilitasi pelatihan desain kemasan dan sosialisasi SPP-IRT bagi UMKM
DPJb bilang NTT belum bisa lepas dari APBN
Sejumlah anggota PWI NTT dan peserta diskusi berpose bersama narasumber di Kantor PWI NTT, Jumat. ANTARA/Ho-PWI NTT
Jadi di NTT itu APBNnya masih sangat besar dibutuhkan, kalau tidak ada APBN selesai sudah...
