Jakarta (ANTARA) - Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap tanggal 6 April perlu menjadi momentum kebangkitan nelayan di Nusantara, terutama setelah didukung dengan berbagai kebijakan pemerintah yang terkait kesejahteraan nelayan dan anggota keluarganya.
"Hari Nelayan 2019 mesti menjadi momemtum kebangkitan nelayan Indonesia untuk berdaulat di negeri sendiri, terutama dengan terusirnya kapal asing," kata Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan, di Jakarta, Sabtu (6/4).
Menurut dia, kehadiran negara dinilai semakin nyata dengan adanya Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang telah disahkan pada tahun 2016 lalu, terutama dengan adanya asuransi nelayan dan kredit murah melalui Bank Mikro Nelayan.
Untuk itu, ia juga mengutarakan harapannya agar nelayan Indonesia dapat meningkatkan kapasitas usaha penangkapan ikan dengan bantuan teknologi informasi.
Pemerintah, kata dia, juga perlu meningkatkan peran pelayanan melalui penyediaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan sarana pendukungnya di sentra-sentra nelayan seperti BBM, air bersih, es batu, dan cold storage.
Kalangan nelayan, lanjutnya, juga mesti semakin solid dan bersatu mengorganisasi diri dalam koperasi perikanan.
Sementara itu, pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menginginkan pemerintah dapat mengoptimalkan program kartu nelayan dibandingkan dengan menggelontorkan wacana kartu baru seperti Kartu Sembako Murah.
Baca juga: Perlukah UU Perlindungan Nelayan direvisi?
"Tidak perlu (kartu baru), karena sudah terwakili di dalam kartu nelayan," kata Abdul Halim.
Saat ini, menurut dia, nelayan dapat dikatakan tidak kartu lainnya tetapi yang lebih penting membenahi kekurangan yang ada di dalam pelaksanaan program kartu nelayan.
Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu mengemukakan, sebenarnya distribusi program kartu nelayan sudah mencapai 85 persen.
"Kendalanya adalah bagaimana memaksimalkan kartu identitas tersebut sebagai sarana pelayanan hak-hak dasar nelayan sebagai warga negara dan penghormatan atas profesi mereka sebagai pahlawan protein," paparnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika menerima Perwakilan Nelayan Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 22 Januari lalu, mengingatkan nelayan dan pengusaha perikanan menggunakan Bank Mikro Nelayan.
"Ini saya kira penting untuk dimanfaatkan para nelayan karena memang ini kita siapkan khusus untuk modal kerja, untuk modal investasi bagi nelayan," kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, hingga saat ini sebanyak Rp132 miliar dana Bank Mikro Nelayan sudah tersalurkan digunakan oleh nelayan dan usaha perikanan. Sementara itu target penyaluran dana pinjaman Bank Mikro Nelayan sebesar Rp975 miliar.
Presiden juga menyebutkan bahwa pinjaman dari Bank Mikro Nelayan memiliki bunga yang kompetitif yakni sekitar tiga persen per tahun.
Baca juga: Gara-gara menangkap ikan dengan bom, tiga nelayan jadi tersangka
Baca juga: PSDKP Kupang tangkap tiga nelayan pengebom ikan
Kebangkitan nelayan Indonesia berdaulat di negerinya sendiri
Sejumlah kapal kecil tidak melaut saat bersandar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muarareja, Tegal, Jawa Tengah. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)
"Hari Nelayan 2019 mesti menjadi momemtum kebangkitan nelayan Indonesia untuk berdaulat di negeri sendiri, terutama dengan terusirnya kapal asing," kata Moh Abdi Suhufan.
