Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor B Laiskodat mengatakan lokasi pengganti Bendungan Kolhua di Kota Kupang saat ini masih dalam proses untuk dikaji, setelah masyarakat menolak kehadiran pembangunan bendungan di wilayah Kolhua.
"Lahannya masih dikaji saat ini. Kami masih menunggu proses kajiannya," katanya kepada Antara di Kupang, Jumat (31/5), ketika ditanya tentang progres pergantian lokasi bendungan Kolhua di Kota Kupang.
Bendungan Kolhua di Kota Kupang merupakan salah satu bagian dari rencana kerja Presiden Joko Widodo yang akan membangun tujuh bendungan raksasa untuk rakyat Nusa Tenggara Timur yang terkenal sulit dengan sumber air ini.
Saat meresmikan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, Presiden Jokowi berjanji akan membangun 13 bendungan lagi untuk NTT sehingga genap berjumlah 20 bendungan.
Gubernur Laiskodat menambahkan lokasi pergantian pembangunan bendungan itu sendiri saat ini telah diusulkan untuk dipindahkan ke Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. "Nanti akan dipindahkan ke Kecamatan Kupang Barat. Karena saya melihat di situ juga lokasinya sangat bagus," tutur dia.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi juga sudah mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi akan menambah 13 bendungan lagi di NTT mengingat NTT membutuhkan banyak air.
"Waktu pak Presiden (Jokowi) datang ke NTT belum lama ini saya juga sudah memintanya agar ditambah lagi bendungan dan sudah disepakati 13 bendungan," tambah dia.
Dengan demikian maka kesadaran rakyat untuk merelakan lahannya untuk pembangunan bendungan, menjadi hal yang sangat mendesak, karena problem pembangunan Bendungan Kolhua di Kota Kupang, karena masyarakat setempat tidak mau merelakan lahannya untuk pembangunan bendungan.
Baca juga: Presiden Jokowi janji tambah 13 bendungan lagi untuk NTT
Baca juga: Para petani harapkan jaringan irigasi dari Bendungan Rotiklot
Kata Gubernur Laiskodat, lokasi pengganti bendungan Kolhua masih dikaji
Lokasi pengganti Bendungan Kolhua di Kota Kupang saat ini masih dalam proses untuk dikaji, setelah masyarakat menolak kehadiran pembangunan bendungan di wilayah Kolhua.