Kupang (ANTARA) - Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, SH. Mhum menilai, keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) justeru menjadi biang masalah dan merusak.
"Ide pembentukan TP4P maupun TP4D ini memang bagus, tapi karena diisi orang-orang serakah dan bajingan sehingga justru merusak," kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Selasa (19/11). berkaitan dengan keberadaan TP4D dan keinginan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk melakukan evaluasi terhadap jaksa nakal.
Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan bakal mengevaluasi keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat (TP4) dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D).
Hal ini dikatakan Burhanuddin usai bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11).
Baca juga: Kepala daerah harus berani lapor oknum jaksa nakal
Baca juga: Edaran Kejagung bukti bahwa kejaksaan belum bersih
"Seperti yang sudah saya sampaikan pada waktu RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR bahwa, kami akan mengevaluasi TP4," kata Burhanuddin.
Johanes Tuba Helan mengatakan, TP4D sebaiknya ditiadakan atau dihapus saja, karena keberadaannya justeru membuat masalah.
"Harus dihapus saja. TP4D diadakan untuk mencegah masalah/ korupsi justru membuat masalah. Idenya bagus, tapi isinya orang serakah justru merusak," katanya.
Sama dengan pengawas dana desa, justru minta jatah akhirnya banyak kepala desa terjerat masalah hukum, kata mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB-NTT ini.
Baca juga: Posisi Jaksa Agung diharapkan dari kalangan profesional
Baca juga: Jaksa-Polisi awasi pelaksanaan dana desa di Kabupaten Kupang
TP4D jadi biang masalah dan perusak
Johanes Tuba Helan. (ANTARA/Bernadus Tokan)
"Ide pembentukan TP4P maupun TP4D ini memang bagus, tapi karena diisi orang-orang serakah dan bajingan sehingga justru merusak," kata Johanes Tuba Helan.
