Kupang (Antara NTT) - Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Yosafat Koli mengatakan pencairan anggaran Pemilihan Kepala Daerah NTT 2018 masih menunggu penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah.
"Anggaran tidak bisa dicairkan sebelum dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah dan KPU," kata Yosafat Koli kepada Antara di Kupang, Jumat, terkait pencairan anggaran Pilkada 2018 yang sudah disetujui pemerintah dan DPRD.
DPRD dan Pemerintah NTT telah menyetujui perubahan nomenklatur anggaran Pilkada NTT dari dana cadangan menjadi dana hibah. Untuk tahap pertama akan dicairkan sebesar Rp200 miliar.
Tahap pertama, akan dihibahkan anggaran senilai Rp200 miliar. Sisanya akan dicairkan pada 2018, kata Sekretaris Daerah NTT Frans Salem.
Fans Salem menjelaskan, anggaran pilkada diajukan senilai Rp490 miliar, namun, dirasionalisasikan dan disepakati senilai Rp 318 miliar.
Yosafat Koli mengatakan, dana penyelenggaraan pilkada sudah selesai disepakati. Tinggal dicairkan, apalagi tahapan segera dijalankan.
Dia juga meminta pemerintah untuk mempercepat proses penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) mengingat tahapan pilkada serentak 2018 sudah dimulai.
"Juni 2017 ini akan ada kegiatan pra tahapan pilgub/pilkada. Kami membutuhkan dana sehingga berharap NPHD segera di proses," katanya.
Dia mengatakan, seluruh anggaran yang dibutuhkan penyelenggara untuk membiayai kegiatan pilkada maupun pemilihan bupati/wakil bupati di sepuluh kabupaten di NTT sudah dirasionalisasi dan sudah diusulkan kepada pemerintah.
Kebutuhan anggaran itu juga sudah dibahas bersama antara KPU, pemerintah dan DPRD sekaligus menyepakati bersama besaran anggaran yang diperlukan baik untuk pilgub maupun pilkada masing-masing daerah.
Saat ini kata dia, hal yang sedang ditunggu oleh KPU adalah Surat Keputusan Gubernur NTT tentang pendanaan bersama dengan sepuluh kabupaten yang menggelar pilkada serentak pada tahun 2018.
"Setelah ada Surat Keputusan dulu baru dilanjutkan dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)," katanya.
KPU kata dia, sangat berharap proses NPHD ini bisa dilakukan dalam bulan ini agar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah bisa dimanfaatkan untuk membiayai tahapan pelaksanaan pilkada.
"Hasil koordinasi terakhir, NPHD sedang dalam proses. Kami harapkan secepatnya bisa dilakukan penandatanganan," tambah Yosafat Koli.
