Alat Kontrasepsi Untuk Cegah Kehamilan

id BKKBN

Alat Kontrasepsi Untuk Cegah Kehamilan

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty (Foto ANTARA/Kornelis Kaha)

"Penggunaan alat dan obat kontrasepsi itu adalah cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan serta menjarangkan kelahiran bagi ibu yang baru saja melahirkan dan bayinya baru berusia tiga bulan," kata Surya Chandra Surapaty.
Ende, Flores (Antara NTT) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk menggunakan alat atau obat kontrasepsi dalam rangka mencegah terjadinya kehamilan pascamelahirkan.

"Penggunaan alat dan obat kontrasepsi itu adalah cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan serta menjarangkan kelahiran bagi ibu yang baru saja melahirkan dan bayinya baru berusia tiga bulan," katanya kepada wartawan di Ende, Rabu, (4/10).

Di samping itu juga alat dan obat kontrasepsi juga digunakan untuk menunda kelahiran kalau misalnya ada wanita yang menikah di bawah usia 21 tahun. "Kalau terpaksa menikah sebelum 21 tahun pakai dulu alat dan obat kontrasepsi, karena proses kelahiran dibawah umur 21 tahun akan berpengaruh pada anak yang akan dilahirkan," tambahnya.

Ia menilai alat kontrasepsi yang merupakan program keluarga berencana dari BKKBN adalah program yang merujuk pada dua anak cukup di dalam sebuah keluarga.

Sebab saat ini BKKBN tengah berusaha untuk menurunkan jumlah angka kelahiran anak di Indonesia yang disertai dengan peningkatan kualitas anak dalam keluarga dalam menyongsong bonus demograsi yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2020-2030.

Ia juga mengimbau kepada generasi muda di NTT agar lebih mengutamakan menikah di usia yang sudah pas, artinya menikah di usia 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. "Menikahlah karena berencana, bukan menikah karena bencana," tegasnya. 

Dalam kesempatan tersebut juga ia mengajak masyarakat di Kabupaten Ende untuk terlibat menjadi Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di wilayah itu. "Jadilah Komunikator kependudukan keluarga berencana. Sampaikanlah pesan-pesan kependudukan dan keluarga berencana kepada seluruh masyarakat," tegasnya.

Ia mengatakan komunikator serta penyuluh KKBPK itu sudah mengikuti revolusi mental sehingga memiliki hati yang murni dan berkemauan baja serta mempunyai semangat elang rajawali. 

Kampung KB
Sementara itu, Kepala BKKBN Nusa Tenggara Timur Marianus Mau Kuru mengatakan hingga Oktober 2017 semua kabupaten/kota di provinsi berbasis kepulauan itu sudah mempunyai Kampung Keluarga Berencana (KB).

"Hingga saat ini jumlah kampung KB yang ada di NTT mencapai 356 kampung KB yang tersebar di sejumlah kabupaten, hingga kecamatan di NTT," katanya.

Sejak mulai dikumandangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Januari 2016, NTT sendiri pada tahun tersebut diberikan jatah 53 kampung KB, namun seiring waktu berjalan pada 2017 jumlah tersebut bertambah. Dari yang semula hanya 53 Kampung KB, kini bertambah menjadi 306 kampung KB.

"Tetapi hingga akhir September, jumlahnya baru sampai 180an kampung KB yang tersebar di seluruh Kecamatan di NTT. Kita targetkan akan pada Oktober ini target 306 ini dapat terealisasi," tambahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga (KKBPK) yang dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Program ini melibatkan semua sektor pembangunan untuk tidak hanya membatasi ledakan penduduk tapi juga mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat.

Integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antarsektor yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, pembangungan jalan dan jembatan, pembuatan KTP, pendiaan buku-buku bacaan, posyandu, pendidikan anak usia dini, dan sebagainya.

Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek seperti pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

Ia menambahkan sejak program kampung KB itu dilaksanakan salah satu contoh program itu berjalan dengan baik adalah di beberapa kabupaten di Kabupaten Kupang, dengan adanya pembangunan jalan dari desa ke desa. "Kita harapkan ini menjadi modal bagi kita dalam rangka membantu keluarga-keluarga kita agar bisa menjadi keluarga yang berkualitas," tambahnya.