Kupang (Antaranews NTT) - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang, Nusa Tenggara Timur menyatakan pembangunan jembatan kembar Liliba di Kota Kupang akan dilakukan secara Multiyears, artinya dibangun selama dua atau tiga tahun berjalan.
"Pembangunan jembatan kembar Liliba akan dilakukan secara Multiyears. Karena memang membutuhkan kajian dan pembangunan yang teliti," kata Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang Hadrianus Bambang Nurhadi Widihaetono di Kupang, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa secara umum usulan untuk pembangunan jembatan itu sudah dilakukan dan saat ini tengah dalam perundingan dengan pemerintah pusat.
Pertimbangan pembangunan jembatan Liliba dilakukan secara Multiyears, karena memang mulai dari pembangunan pondasi serta pilar penyanggah jembatan tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama, belum lagi bangunan di atasnya.
"Sampai dengan saat ini untuk pembangunannya kita baru usulkan dan belum mendapatkan persetujuan dan belum ada jawaban dari pemerintah pusat," ujarnya.
Namun, secara teknis Direktur Jembatan sudah sepakat. Namun masih dalam pembahasan soal alokasi anggaran yang masih perlu ditata ulang lagi.
Bambang sendiri tidak bisa memastikan kapan mulai dilakukan pembangunannya sebab mulai dari kontrak dengan pihak pengembang belum dilakukan.
Pembangunan jembatan kembar di Liliba juga dilakukan seperti pembangunan jembatan Petuk I di Kota Kupang yang mulai dibangun pada 2015 lalu dan baru selesai pada akhir 2017.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang Beni Sain memastikan bahwa pemerintah pusat memutuskan untuk membangun Jembatan Liliba II di Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 2019 setelah mengalami penundaan selama setahun akibat masih minimnya anggaran.
Rencana Pemerintah Kota Kupang untuk membangun Jembatan Liliba II ini untuk meminimalisir kemacetan dan mengatasi kepadatan lalu lintas di Jembatan Liliba I yang menjadi keluhan warga Kota Kupang selama ini.
Beni menegaskan pembangunan jembatan Liliba II membutuhkan dana puluhan miliar rupiah sehingga tidak bisa dibangun dengan mengunakan dana APBD II Kota Kupang, minimal mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat.
