"Seluruh anggaran pembangunan mencapai Rp3,527 miliar, karena jembatan tersebut terletak pada jalur jalan provinsi," kata Andreas Koreh kepada wartawan di Kupang, Selasa (27/11).
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa kondisi jembatan yang terletak di Kota Kupang itu goyang dan tidak aman dilalui kendaraan.
"Jembatan Liliba dibangun dalam empat tahap yakni pada tahun anggaran 1990/1991 sampai tahun anggaran 1993/1994, dengan menggunakan dana murni dari APBD I NTT," katanya.
Panjang jembatan 135 meter, dengan konstruksi Rangka Baja Australia Klas A. Namun, sejak tahun 1999, dengan terjadinya perubahan status jalan sesuai Kepmen PU No. 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.
Dengan perubahan itu, maka ruas jalan El Tari III, dimana terdapat Jembatan Liliba, berubah statusnya menjadi Jalan Nasional, dan sejak saat itu kewenangan penyelenggaraan jalan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian PU).
Artinya, semua perhitungan konstruksi seperti kebutuhan pembesian, dimensi beton dan ukuran baja untuk memikul beban bergerak maupun beban diam diperhitungkan 1,5 sampai dua kali dari dimensi perhitungan.
Karena itu, tanpa faktor keamanan pun jembatan tersebut akan mampu memikul beban yang ada, apalagi dengan memperhitungkan FK.
Dengan demikian kehandalan Jembatan Liliba masih cukup untuk memikul beban diatasnya baik beban sendiri, beban bergerak maupun beban diam.
Dia menambahkan, sejak dibangun tahun 1999, setiap tahun melalui APBN dialokasikan anggaran untuk perawatan rutin Jembatan Liliba, khusus untuk pengecekan kondisi jembatan, pengencangan baut-baut.
Pengecatan yang dimaksudkan untuk mempertahankan umur teknis jembatan, agar tidak karat dan tetap awet.
