"Kejaksaan Negeri Kota Kupang sudah menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang menghukum penjara terhadap empat terdakwa kasus korupsi di Bank NTT Cabang Surabaya," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur Abdul Hakim kepada ANTARA di Kupang, Kamis, (5/8).
Ia mengatakan, empat terdakwa yang dihukum penjara oleh Mahkamah Agung RI yaitu Siswanto Kodrata, Yohanes Ronal Sulayman, Wiliam Kodrata dan Stefanus Sulayman.
"Berdasarkan hukum kasasi dari MA itu hukuman yang diberikan terhadap para terdakwa masing-masing berbeda," kata Abdul Hakim.
Berdasarkan putusan MA itu terhadap terdakwa Siswanto Kodrata dihukum selama lima tahun enam bulan penjara kurungan dengan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.
Selain itu, MA juga menghukum terdakwa Siswanto Kodrata membayar uang pengganti terhadap kerugian negara sebesar Rp179.434.369,-.
Sementara itu terhadap terdakwa Yohanes Ronald Sulayman divonis hukuman selama 12 tahun penjara dengan denda Rp500 juta atau subsider enam bulan kurungan.
Mahkamah Agung RI juga dalam putusannya itu menghukum terdakwa Yohanes Ronald Sulayman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp49.370.040.435,-.
Selain itu Mahkamah Agung juga menetapkan vonis hukum terhadap terdakwa Wiliam Kodrata selama delapan tahun penjara dengan denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan.
Terhadap terdakwa Wiliam Kodrata juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.402.096.325.
Sedangkan terdakwa Stefanus Sulayman dihukum penjara selama 18 tahun kurungan disertai denda sebesar Rp800 juta subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp60.630.515.166.
Menurut Abdual Hakim, keputusan MA itu sudah bersifat final sehingga Jaksa segera melakukan eksekusi terhadap keempat terdakwa untuk menjalani proses hukum yang telah ditetapkan MA itu.
Baca juga: Kejati NTT kehabisan anggaran menangani perkara
Baca juga: Kejaksaan Tinggi NTT belum tetapkan tersangka kasus penjualan aset tanah
"Kami akan segera melakukan eksekusi terhadap putusan itu," tegas Abdul Hakim.
