MUI harapkan Jokowi bahas Montara dengan Australia

id MUI

MUI harapkan Jokowi bahas Montara dengan Australia

Ketua MUI NTT Abdul Kadir Makarim (kanan) saat berlangsungnya sebuah pertemuan di Kupang. (ANTARA Foto/dok)

"Kami berharap masalah Montara tidak dilupakan saat bapak Presiden Jokowi melawat ke Australia, sebab sudah sembilan tahun lamanya, masyarakat termasuk umat muslim yang tinggal di pesisir pulau-pulau di NTT menderita kerugian besar akibat pencemaran
Kupang (AntaraNews NTT) - Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur mengharapkan kasus pencemaran Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara pada 2009, dapat dibahas oleh Presiden Jokowi bersama Pemerintah Australia dalam lawatannya ke negeri Kanguru, akhir pekan ini.

"Kami berharap masalah Montara tidak dilupakan saat bapak Presiden Jokowi melawat ke Australia, sebab sudah sembilan tahun lamanya, masyarakat termasuk umat muslim yang tinggal di pesisir pulau-pulau di NTT menderita kerugian besar akibat pencemaran tersebut," kata Ketua MUI NTT H Abdul Kadir Makarim di Kupang, Rabu.
Meledaknya anjungan minyak Montara di Laut Timor pada 21 Agustus 2009. Tumpahan minyak tersebut sampai ke wilayah persisir pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur, seperti Rote, Kupang, Alor, Sabu, Sumba, dan beberapa daerah lainnya di Flores. (ANTARA Foto/dok)


Ia mengatakan hal itu terkait rencana kunjungan resmi Presiden Joko Widodo ke Australia dan Selandia Baru pada 15-18 Maret 2018.
Baca juga: Montara Task Force ambilalih pencemaran Laut Timor

"Ada beberapa isu yang masih perlu diselesaikan, dan prioritasnya tentu kalau itu ada take and give dengan Australia," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Komplek Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (13/3), terkait agenda rencana kunjungan Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi direncanakan sekaligus menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)-Australia.

Terkait rencana kunjungan itu, Makarim berharap agar orang nomor satu di Indonesia itu juga membahas kelanjutan penyelesaian kasus Montara dengan pemerintah Australia.

Menurutnya, Kasus Montara merupakan mala petaka besar yang menimpah ratusan ribu masyarkat terutama umat muslim yang umumnya tinggal di pesisir pulau-pulau di NTT.

Baca juga: Australia harapkan kasus montara segera berakhir

Sudah hampir sembilan tahun lamanya, lanjutnya, dampak ledakan anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009 itu dirasakan rautusan ribu masyarakat dan umat muslim pesisir hingga saat ini.

"Sumber mata pencaharian mereka di laut hilang karena laut yang tercemar, sementara mereka berada dalam ketidakpastian akan mendapatkan ganti rugi yang cukup atas kerugian yang dialami," katanya.

"Rumput laut, hasil ikan, dan kekayaan laut yang sebelumnya melimpah dan menjadi andalan hidup umat kini terus merosot dan punah akibat pencemaran minyak itu," katanya lagi.

Baca juga: Rakyat Australia Dukung Penyelesaian Kasus Montara

Untuk itu, menurut Makarim, tidak berlebihan jika pihaknya meminta Presiden Jokowi untuk merundingkannya dengan Australia saat lawatannya ke negeri Kanguru itu, akhir pekan ini.

"Kami berharap, jika masalah Montara itu dibahas, maka persoalan tersebut segera menemukan solusi terbaik bagi pemerintah maupun umat muslim di daerah ini," katanya.

"Kami menaruh harapan yang besar kepada Bapak Presiden Jokowi, agar kasus pencemaran yang sudah berlangsung sekitar sembilan tahun ini segera menemukan solusinya, agar umat kami di wilayah pesisir segera keluar dari derita yang panjang itu," demikian Abdul Kadir Makarim.
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar