Kupang (ANTARA) - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT menetapkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT sebagai peringkat kedua Se-NTT sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Terbaik dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2021.
"Penghargaan ini sebagai bukti keseriusan dan kerja keras seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham NTT yang sudah menjalankan asas keterbukaan dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara," kata Plt. 2 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Herbudi Adrianto di Kupang, JUmat (17/9).
Herbudi mengapresiasi kinerja baik dari Kanwil Kemenkumham NTT selama ini dalam pengelolaan anggaran sudah melakukan yang terbaik.
Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkumham NTT Marciana D Jone juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Kanwil DJPB Provinsi NTT yang selama ini terus membantu menunjang Kanwil Kemenkumham NTT dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terutama dalam bidang pengelolaan keuangan negara.
Selain itu, harapan Kakanwil Marciana juga agar sinergitas yang telah ada tetap terjaga serta berharap bahwa masukan dan saran terus diberikan untuk perbaikan dan peningkatan ke depannya.
“Sinergitas yang ada kiranya tetap terjaga bahkan perlu terus dibangun bersama. Kami juga berharap adanya masukan dan saran terus diberikan demi perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan yang benar dan sesuai demi kelangsungan setiap program dan kegiatan yang transparan dan akuntabel," tutur Marciana.
Baca juga: Kemenkumham NTT gelar vaksinasi untuk pegawai dan keluarga
Baca juga: Bupati Ende apresiasi semangat Kakanwil Kemenkumham NTT
Lebih lanjut Marciana mengatakan bahwa hingga saat ini, realisasi anggaran pada Kantor Wilayah Kemenkumham NTT masih berada pada angka 66,32 persen namun semua bidang dan bagian telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tusi demi mendongkrak nilai capaian output sesuai target yang telah ditetapkan.
"Kami terus berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan mengakselerasi realisasi terutama belanja barang dan belanja modal, sesuai dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kemenkumham dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran," ujarnya. Di akhir pertemuan, Marciana menyampaikan harapan agar ke depan, di bawah pengawasan Kanwil Ditjen DJPb Provinsi NTT, dengan diterimanya penghargaan ini, Kanwil Kemenkumham NTT lebih terpacu untuk dapat terus meningkatkan koordinasi dan sinergi internal satker antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Operator melalui pertemuan dan evaluasi rutin, termasuk meningkatkan kedisiplinan penyampaian data Rekonsiliasi pada Aplikasi E-Rekon-LK agar realisasi penyerapan anggaran lebih maksimal.
