Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) memproyeksikan program konversi elpiji ke kompor listrik untuk 30 juta penerima manfaat selama empat tahun dapat menghemat pengeluaran negara sebesar Rp27,3 triliun.
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan angka penghematan itu berasal dari penghematan impor elpiji sebesar Rp25,9 triliun dan penghematan subsidi sebesar Rp1,4 triliun.
"Selain menyelamatkan defisit transaksi berjalan, implementasi konversi kompor elpiji ke kompor induksi juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong program-program transisi energi," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis, (2/12).
Bob optimistis program konversi elpiji ke kompor listrik bisa terlaksana mengingat Indonesia memiliki sejarah kesuksesan dalam program konversi minyak tanah ke elpiji beberapa waktu lalu.
Dalam konversi minyak tanah ke elpiji pemerintah menerbitkan beleid setingkat Peraturan Presiden atau Perpres sebagai landasan hukum.
"Kita harus luncurkan Perpres ini (untuk konversi kompor induksi) setelah itu baru kita bangun bersama-sama. Ini kepentingan bangsa, bukan kepentingan PLN ataupun Pertamina," kata Bob.
Kendati memerlukan komitmen bersama dalam implementasi konversi kompor elpiji ke kompor listrik, PLN telah berinisiatif mengkampanyekan penggunaannya.
Sejak dua tahun lalu PLN telah meluncurkan program 1 juta kompor listrik dengan fokus kampanye ke pelanggan. PLN juga telah bersinergi dengan perumahan-perumahan baru menggunakan kompor induksi dengan memberikan promo ekstra daya.
"Dari kampanye 1 juta kompor induksi kira-kira sudah ada pelanggan yang beralih sebanyak 126.000. Kita perlu mekanisme kebijakan setelah itu baru memberi insentif," kata Bob.
Terlepas dari manfaat yang didapatkan negara, penggunaan kompor listrik diketahui lebih mudah dan aman. Tidak hanya itu, program konversi juga diproyeksi mendorong geliat industri nasional
Koordinator Penyiapan Program Konservasi Energi Kementerian ESDM Qatro Romandhi mengatakan program konversi elpiji ke kompor listrik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan impor elpiji.
"Secara tidak langsung program ini juga akan berdampak positif ke ketahanan energi dan menyeimbangkan neraca perdagangan dari impor gas," kata Qatro.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyampaikan untuk menyukseskan program konversi harus menyiapkan terlebih dahulu payung hukumnya. Selain itu pemerintah perlu mendorong adanya insentif, sehingga dapat menarik masyarakat.
"Dari sisi PLN, implementasi penggunaan kompor induksi memang menjadi solusi kelebihan daya listrik," ujar Agus.
Konversi kompor elpiji ke kompor listrik juga memperoleh dukungan dari Pertamina yang selama ini menyuplai elpiji kepada masyarakat.
Vice President Downstream Research and Technology Innovation Pertamina Andianto Hidayat menilai program konversi tersebut perlu dilakukan secara matang karena industri elpiji melibatkan banyak pihak mulai dari produksi tabung, selang, hingga regulator.
“Kami mendukung konversi tersebut karena memang sebaiknya kompor induksi menyasar pasar yang daya listriknya mampu mendukung ke sana. Kami tetap menyuplai elpiji ke pasar yang tidak tercakup oleh kompor induksi," jelas Andianto.
Lebih lanjut dia menyatakan pihaknya juga akan berkomunikasi bersama PLN dan meminta dukungan pemerintah agar proses konversi ini berjalan dengan baik hingga diterima masyarakat.
Menurutnya, kebijakan konversi kompor minyak tanah ke elpiji pada 2007 lalu bisa dijadikan pijakan penting dalam penyusunan regulasi anyar konversi kompor elpiji ke kompor listrik.
Baca juga: PLN optimistis PLTA Asahan III bisa beroperasi pada 2024
Baca juga: PLN tuntaskan proyek SUTT Bolok-Tenau untuk perkuat kelistrikan Kota Kupang
