Gubernur Laiskodat sebut NTT masih bebas kasus PMK

Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat menyebutkan NTT masih terbebas dari kasus penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak di berbagai daerah.

"Sampai saat ini, NTT masih bebas dari adanya kasus penularan penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak," kata Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.

Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan itu dalam pidato radio menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan Wakil Gubernur NTT, Josef A Nae Soi di Kupang, Senin, (15/8/2022).

Menurutnya, pemerintah NTT sangat bersyukur karena sampai dengan saat ini daerah berbasis kepulauan ini merupakan salah satu provinsi yang masih terbebas wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan.

Ia mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk mencegah masuknya PMK dengan menerbitkan Instruksi Gubernur NTT nomor 01/Dinas/2022 tentang pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK) di Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, menurut dia, pihaknya telah membentuk gugus tugas pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku di NTT.

"Tim gugus tugas ini melakukan pengawasan rutin di pintu masuk baik laut, darat maupun udara guna mencegah masuknya ternak atau daging mentah olahan yang berpotensi menularkan penyakit PMK di NTT," kata Gubernur.

Ia juga mengatakan Pemerintah di NTT terus gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap para peternak terkait upaya penanggulangan penularan PMK.

Dia menambahkan masyarakat peternak NTT setiap tahun secara terus-menerus berkontribusi memasok kebutuhan daging sapi dan kerbau secara nasional. Rata-rata setiap tahun dikirim 12 juta kilogram daging sapi segar untuk mencukupi konsumsi daging sapi nasional yang masih tergantung pada impor.

Ia mengatakan pada tahun 2021, Provinsi NTT sebagai daerah pemasok ternak potong telah mengirim ternak sapi ke luar daerah sebanyak 70.942 ekor, kerbau sebanyak 4 ribu ekor, kuda dengan total pengiriman sebanyak 4.607 ekor .

"Sementara realisasi pengiriman ternak pada tahun 2022 pengiriman sapi ke luar NTT telah mencapai 41 ribu ekor," kata Gubernur.

Dia menjelaskan, Pemerintah NTT terus berupaya untuk menjaga populasi dan pengembangan sapi di NTT dengan tidak mengizinkan sapi betina produktif dikirim ke luar daerah.

Menurut dia, untuk sapi pejantan tetap dilakukan seleksi dan pengawasan yang ketat sehingga bibit sapi pejantan berkualitas tetap dipertahankan.

Ia menambahkan, pembangunan peternakan difokuskan pada peningkatan produksi dengan meningkatkan populasi 1,3 juta lebih. Populasi ternak sapi di NTT terus meningkat setiap tahun yaitu pada tahun 2019 populasi ternak sapi di NTT mencapai 1 juta ekor meningkat menjadi 1,1 juta ekor di akhir tahun 2020 dan meningkat sekitar 1,2 juta ekor pada tahun 2021.

Gubernur mengatakan, pihaknya terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan peternakan dan sentra-sentra pembibitan milik pemerintah Provinsi, yakni Instalasi Besipae Kabupaten TTS, Instalasi Lili dan Instalasi Sumlili di Kabupaten Kupang, Instalasi Kabaru di Sumba Timur, Instalasi Kondamaloba di Sumba Tengah dan Instalasi Laura di Sumba Barat Daya dan Instalasi Boawae di Kabupaten Nagekeo.

Baca juga: Karantina Kupang musnahkan ratusan kilogram daging dari Timor Leste

Dia menjelaskan upaya pengembangan ternak di Instalasi-instalasi tersebut melibatkan masyarakat dan pihak swasta. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT juga mendorong seluruh kabupaten/kota untuk mengembangkan kawasan pengembangan ternak sapi secara terpadu.

Baca juga: Satgas yakin wabah PMK mencapai nol kasus baru di akhir 2022

"Pada tahun 2021 terdapat dua kabupaten yang telah menetapkan kawasan pengembangan sapi terpadu, yakni Kawasan Sonislaloran di Kabupaten Belu dan Kawasan Kapitan Meo di Kabupaten Malaka," katanya.