BPOLBF raih predikat wilayah bebas dari korupsi

id bpolbf,boplbf,wbk,wilayah bebas dari korupsi

BPOLBF raih predikat wilayah bebas dari korupsi

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berhasil meraih predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (KemenPANRB). (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

...Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi ini tidak sebatas pencapaian saja, melainkan sebuah komitmen dan pernyataan sikap untuk menjaga kualitas pelayanan publik yang transparan, kredibel, dan inovatif, kata Direktur Utama BPOLBF Shana
Labuan Bajo (ANTARA) - Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berhasil meraih predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (KemenPANRB).

"Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi ini tidak sebatas pencapaian saja, melainkan sebuah komitmen dan pernyataan sikap untuk menjaga kualitas pelayanan publik yang transparan, kredibel, dan inovatif," kata Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina di Labuan Bajo, Rabu, (7/12/2022).

Penganugerahan predikat ini diberikan pada pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi yang ditayangkan secara daring pada kanal YouTube KemenPANRB, Selasa.

Sebagai salah satu peraih predikat WBK di lingkup Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Shana mengatakan BPOLBF berkomitmen untuk terus menjaga pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan unsur pentahelix khususnya di wilayah Flores, Alor, Lembata, dan Bima yang menjadi wilayah koordinatif BPOLBF.

Dia mengatakan kepercayaan yang diberikan itu memotivasi BPOLBF untuk terus berbenah memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik.

"Kami berterima kasih atas dukungan semua stakeholder yang telah bersama-sama mengawal integritas lembaga ini ke depan," ujar Shana.

Sepanjang tahun 2022, KemenPANRB telah melaksanakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada 34 Pemerintah Provinsi dan 503 Pemerintah Kabupaten/Kota, serta evaluasi Reformasi Birokrasi pada 34 Pemerintah Provinsi dan 463 Kabupaten/Kota.

Baca juga: Floratama Academy 2022 hasilkan Top 3 Pengusaha Parekraf

Sedangkan dalam lima tahun terakhir indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP instansi pemerintah di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan dibuktikan melalui terwujudnya birokrasi yang lebih sederhana, lincah, dan cepat, serta birokrasi yang berorientasi pada hasil.

Baca juga: BPOLBF tekankan pentingnya 3P dalam pengembangan pariwisata Labuan Bajo

"Terima kasih untuk kepercayaan ini. Kami berkomitmen untuk terus berbenah memperbaiki kualitas pelayanan publik yang kami berikan," kata Shana.