Ratusan ribu KK di NTT masih minim akses sanitasi

id Sanitasi

Ratusan ribu KK di NTT masih minim akses sanitasi

Kepala Seksi Kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Dinkes NTT Isbandrio. (ANTARA/Kornelis Kaha)

Sampai dengan Oktober 2019 masih tercatat sekitar 125.000 kepala keluarga di NTT yang belum memiliki akses sanitasi yang bagus, sehingga banyak masyarakat yang buang air besar sembarangan.
Kupang (ANTARA) - Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur mencatat sampai dengan Oktober 2019 masih tercatat sekitar 125.000 kepala keluarga di provinsi itu belum memiliki akses sanitasi yang bagus, sehingga banyak masyarakat yang buang air besar sembarangan.

"Sampai dengan saat ini kami catat ada sekitar 125 ribu KK di NTT yang belum memiliki akses sanitasi yang bagus," kata Kepala Seksi Kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Dinkes NTT Isbandrio kepada wartawan di Kupang, Kamis (24/10).

Hal ini disampaikan usai menjadi pemateri dalam kegiatan workshop pembiayaan air minum dan sanitasi oleh lembaga jasa keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ia mengatakan jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingan dengan tahun 2018 yang jumlahnya kurang lebih mencapai 2.000-an KK di provinsi berbasis kepulauan itu.

Semakin menurunnya jumlah kepala keluarga yang tak memiliki akses terhadap akses sanitasi menurut dia membuktikan bahwa program pemicuan yang dilakukan oleh dinkes NTT berjalan dengan lancar.

Baca juga: Bisakah lembaga keuangan berikan pinjaman untuk bangun sanitasi?
Baca juga: Benarkah minimnya sanitasi air jadi penyebab kekerdilan?


"Pemicuan yang kita lakukan itu adalah memberikan sosialisasi soal bahaya BABS, yang dapat mengakibatkan diare dan berujung pada kematian," tutur dia.

Selain itu juga pemicuan lainnya adalah lebih pada pemicuan untuk menumbuhkan rasa malu dan khawatir kalau buang air besar sembarangan.

Ia berharap pada tahun 2020 nanti jumlah kasus minimnya akses sanitasi ini semakin berkurang dan turun hingga 100 persen. Namun ia meyakini tidak bisa semuanya langsung tidak BABS.

"Semoga di tahun 2020 bisa terpicu semua. Tetapi agar prilakunya berubah menuju dia tidak BABS sembarangan itu juga masih tergantung pada perhatian dari pemda baik desa dan masyarakat agar tidak lagi melakukan hal yang bisa merugikan banyak pihak," ucapnya.

Iapun berharap dengan adanya workshop soal sanitasi dan ajakan dari lembaga water.org kepada lembaga keuangan untuk bantuan peminjaman dana bagi masyarakat untuk membangun sanitasi air akan mengurangi kasus minimnya akse sanitasi air bersih di tengah masyarakat.

Baca juga: Plan Latih 28 Anak Buat Sanitasi
Baca juga: Warga Kota Diimbau Jaga Sanitasi Lingkungan