Ratusan ASN di Dinas PUPR jalani tes urine

id Narkoba

Ratusan ASN di Dinas PUPR jalani tes urine

Kadis PUPR NTT Maxi Nenabu ikut mendaftar untuk cek urine yang dilakukan oleh BNNP NTT di Kupang, Selasa (19/11/2019). (ANTARA FOTO/Kornelis Kaha);

"Proses tes urine itu dilakukan sebagai bagian dari deteksi dini narkoba," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP NTT Hendrik Rohi.
Kupang (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan tes urine terhadap 117 pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang ada di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT untuk mencegah penyebaran narkoba di lingkup pemerintahan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP NTT Hendrik Rohi kepada wartawan di Kupang, Selasa (19/11) mengatakan bahwa proses tes urine itu dilakukan sebagai bagian dari deteksi dini narkoba.

"Hal ini kami lakukan sebagai bagian dari proses deteksi dini penyebaran narkoba di lingkup pemerintahan," katanya kepada wartawan di Kupang.

Deteksi dini ini dilakukan agar lingkup kerja dari Dinas PUPR NTT itu bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, dan menurut Hendrik dinas PUPR sendiri memang selalu rutin mengelar tes urine tersebut hampir setiap tahunnya.

"Dinas ini memang selalu rutin meminta kami mengelar tes urine pegawainya, karena memang sangat rentan akan bahaya penggunaan narkoba mengingat sejumlah staf di instansi itu selalu berhubungan dengan para kontraktor," ujar dia.

Baca juga: Pengguna narkoba di NTT mencapai 36.000 orang
Baca juga: Pencanangan kelurahan bebas narkoba di Kota Kupang


Ia menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan dinas PUPR adalah bagian dari pencegahan kepada para stafnya. Sebab jika sudah terkena barang haram itu otomatis sulit untuk melepaskan diri.

Beberapa waktu lalu juga ada salah seorang ASN di lingkup pemerintahan NTT yang dicopot dari jabatannya karena mengkonsumsi barang haram tersebut.

"Nah tes urine ini digunakan untuk mencegah hal tersebut. Jika sudah jadi pemakai maka pekerjaan keluarga akan terganggu," tutur dia.

Sementara itu Kadis PUPR NTT Maxi Nebu mengatakan bahwa di lingkup Dinas PUPR sendiri ada sekitar 600 ASN dan tenaga kontrak yang perlu dilakukan deteksi dini.

'Ini baru awal, nanti akan ada susulan lagi. Kita berharap sisanya juga bisa lakukan tes urine sehingga kita bisa tahu apakah mereka pengguna atau bukan," tambah dia.

Dia pun berharap agar tak ada stafnya yang menggunakan barang haram tersebut, karena jika ada maka sudah pasti akan memalukan instansi kita," tutur dia.

Baca juga: BNN gandeng tokoh agama cegah peredaran narkoba
Baca juga: BNN lakukan tes narkoba bagi personel Basarnas Kupang
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar