Kabupaten Sikka-Pemprov berkoordinasi untuk tangani DBD

id dbd sikka

Kabupaten Sikka-Pemprov berkoordinasi untuk tangani DBD

Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur Eman Kolfidus dari F-PDI Perjuangan. (ANTARA FOTO/Bernadus Tokan)

Pemerintah Kabupaten Sikka sejak 22 Januari telah menetapkan kejadian luar biasa (KLB) DBD di daerah itu...
Kupang (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Kolfidus, meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menangani serangan deman berdarah dengue (DBD) di wilayah itu.

"Saya baru selesai memantau masalah DBD di Sikka dan bertemu dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Sikka, Petrus Herlemus dan meminta agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk bisa menangani secara bersama masalah DBD di Sikka," kata Emanuel Kolfidus ketika menghubungi Antara dari Maumere, Jumat (24/1).

Dia mengatakan Pemerintah Kabupaten Sikka sejak 22 Januari telah menetapkan kejadian luar biasa (KLB) DBD di daerah itu.

Status KLB itu, menurut dia, dapat dipahami karena serangan DBD sudah meluas ke 17 kecamatan dengan jumlah pasien kurang lebih 170 orang dan dua orang meninggal dunia.

"Saat kami melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, pelaksana tugas kadis menjelaskan bahwa setelah penetapan KLB, mereka segera melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Sikka untuk tindakan penanganan," katanya.
Bupati Sikka Fransisko R Diogo sedang memantau perkembangan pasien DBD di RSUD TC Hillers Maumere. Jumat (24/1/2020). (ANTARA FOTO/HO-Humas Setda Kabupaten Sikka.)
Dinas Kesehatan juga melakukan koordinasi dan pendekatan ke tokoh agama dan pihak Kodim Sikka, untuk bersama-sama memberikan informasi, edukasi, dan gerakan kebersihan lingkungan guna mencegah semakin meluasnya dampak DBD di daerah itu.

"Dan saya minta dinas untuk berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, agar memberikan bantuan intervensi sesuai kewenangan," kata Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Dinas Kesehatan juga akan menggerakkan ambulans sebagai sarana pengobatan berjalan, dari satu lokasi ke tempat lain yang membutuhkan penanganan, serta menyiapkan Puskesmas Kota Maumere untuk menjadi tempat rujukan, manakala daya tampung RSU T.C. Hillers Maumere tidak cukup, apabila semakin banyak pasien DBD.

"Memang ada keluhkan karena adanya kekurangan dokter, karena dokter yang ada harus keliling untuk memberikan tindakan medis," katanya.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC Hillers Maumere dokter Clara Y Francis. (ANTARA FOTO/HO-istimewa)
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar