Kupang (ANTARA) - PT PLN (Persero) mengoperasikan transmisi jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) berkapasitas 150 kilo volt (kv) yang pertama untuk mewujudkan kehandalan pasokan listrik di Kabupaten Sikka, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Dengan pengoperasian transmisi pertama di Sikka pada Jumat (11/9) kemarin maka kami sangat yakni untuk menyampaikan kepada stakeholder bahwa PLN siap mendukung investasi di Flores,” kata General Manager Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, Yuyun Mimbar, dalam keterangan yang diterima di Kupang, Sabtu, (12/9).
Ia menjelaskan selama ini PLN mengevakuasi daya listrik di Sikka melalui jaringan menengah 20 kv, namun dengan adanya transmisi 150 kv ini membuat pasokan listrik semakin handal.
Transmisi ini, lanjut dia, mengalirkan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Maumere menuju gardu induk di Maumere, ibu kota Kabupaten Sikka sepanjang 51,78 kilometer sirkuit (kms).
"Di sepanjang jaringan ini kami membangun sebanyak 77 tower dengan total daya yang disalurkan mencapai 40 MW,” katanya.
Yuyun menjelaskan selain mewujudkan kehandalan listrik, pengoperasian transmisi ini juga meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya pokok penyediaan listrik pada sistem kelistrikan Pulau Flores.
Ia mengatakan tidak lama lagi PLN juga menginterkoneksikan sistem di Ende dan Maumere sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan pembangkit murah seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ropa dan Pembangkit Llistrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Sokoria.
“Apabila kita berhasil merealisasikan interkoneksi sistem Flores maka pasokan energi listrik ke kota-kota di Pulau Flores akan lebih aman, handal, dan efisien,” katanya.
Yuyun menambahkan kondisi pandemi COVID-19 memang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembangunan jaringan transmisi, terutama dalam proses pemberian kompensasi kepada masyarakat.
Baca juga: PLN NTT latih pelaku UKM Sumba Timur tentang pemasaran digital
Baca juga: PLN bantu alat produksi keripik untuk UMKM di Sikka
Namun PLN bekerja sama dengan pemerintah kabupaten sampai tingkat desa sehingga pemberian kompensasi dapat terlaksana dengan proses tatap muka secara minimal.
“Kami juga tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terutama gugus tugas COVID-19 setempat agar segala kegiatan kami tetap berjalan sesuai standar protokol yang berlaku,” katanya.
