"Kalau nanti jembatan ini sudah jadi dibangun, maka soal trasportasi rakyat ini akan diatur oleh pemerintah daerah, sehingga usaha ini bisa tetap berjalan," kata Ketua DPRD Yoseph Sani Betan kepada Antara, Kamis (24/5).
Dia mengemukakan hal itu, terkait rencana pembangunan jembatan Palmerah Pancasila yang menghubungkan Pulau Flores dengan Adonara di Kabupaten Flores Timur, dan nasib usaha transportasi laut yang menghubungkan Larantuka dengan Pulau Adonara.
Rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah yang diperjuangkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2015 lalu itu segera terealisasi, menyusul semua dokumen yang menjadi syarat pembangunan itu sudah siap.
Bahkan Pemerintah NTT sudah menyurati Presiden Joko Widodo untuk meletakkan batu pertama pembangunan Jembatan Palmerah-Pancasila pada 1 Juni 2018 bertepatan dengan Hari Lahirnya Pancasila.
Baca juga: Gubernur undang Presiden Groundbreaking proyek palmerah
Menurut Yoseph Sani Betan, pihaknya belum mendapat pemberitahuan resmi mengenai rencana peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Palmerah-Pancasila.
Namun DPRD Flores Timur tentu akan memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan proyek bernilai triliunan itu di daerah itu. "Kami sangat mendukung, karena kalau proyek ini jadi dibangun pasti memiliki dampak positif bagi pemerintah dan rakyat Flores Timur," katanya menambahkan.
"Kalau soal usaha transportasi pasti akan diatur secara baik oleh pemerintah daerah, apalagi wilayah Flores Timur terdiri dari tiga pulau besar yang memerlukan transportasi laut," katanya.
