Kupang (ANTARA) -
Mantan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas resmi dilantik menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (07/09).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 91/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.
Setelah pembacaan Keppres tersebut, Presiden Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan yang ditirukan oleh Abdullah Azwar Anas.
"Demi Allah bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segara peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Azwar Anas mengucapkan sumpah jabatan.
Tampak dalam pelantikan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat terkait, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja. Selain itu, hadir Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Azwar Anas pernah menjabat sebagai Ketua Umum Apkasi periode 2019-2021 di masa ia menjabat sebagai Bupati Banyuwangi untuk periode kali kedua.
Selama menjabat Ketum Apkasi, Azwar Anas banyak memberikan gagasan baru dan gebrakan yang membawa manfaat bagi anggota di antaranya gagasan digitalisasi UMKM serta layanan publik bagi 416 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Azwar Anas, Apkasi juga makin menancapkan eksistensi seperti terlibat aktif dalam memberikan pandangan dan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) baik dengan DPR RI maupun DPD RI serta berkolaborasi dengan MPR RI untuk memperkuat sosialisasi 4 pilar kebangsaan.
Apkasi juga makin meningkatkan komunikasi intens dengan kementerian terkait untuk mendapatkan solusi atau titik temu bagi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah.
Termasuk kerja sama dengan pihak ketiga, di antaranya dengan Bank Indonesia Institute melalui pelatihan dan pembekalan bagi para bupati guna meningkatkan skill dan wawasan serta mengupgrade diri menjadi pemimpin daerah yang berkualitas.
Apkasi di masa kepemimpinan Azwar Anaz juga ikut merasakan dan berjibaku untuk menghadapi awal-awal masuknya pandemi COVID-19 di tanah air yang berdampak signifikan pada sendi-sendi kegiatan di masyarakat.
Apkasi antusias memainkan perannya sesuai arahan Mendagri Muhammad Tito Karnavian agar para kepala daerah meredam keresahan yang terjadi di masyarakat serta membentuk Pusat Informasi di daerah-daerah.
“Sesuai arahan Pak Mendagri, para bupati juga sudah mengumpulkan seluruh unit kesehatan di daerah, termasuk Puskesmas dan kader-kader kesehatan Posyandu, untuk secara sistematis memberikan informasi yang tepat terkait COVID-19. Karena banyak sekali hoax terkait informasi virus ini yang justru membuat resah masyarakat,” ujar Azwar Anas waktu itu.
Menghadapi pandemi COVID-19 saat itu, Apkasi mengajak daerah se-Indonesia untuk bersiap menyambut konsep 'new normal' alias tatanan kehidupan baru untuk menghindari dampak buruk pandemi COVID-19 secara berkelanjutan.
”Kita di daerah melihat sendiri bagaimana pandemi COVID-19 ini telah memukul sendi-sendi kehidupan masyarakat, mulai dari aspek kesehatan sampai sosial-ekonomi. Sekaranglah waktunya kita bersiap diri menyambut new normal secara bertahap. Karena bagaimana pun, daerah-daerah harus bangkit berbenah kembali membangun ekonomi masyarakatnya,” ujar Azwar Anas.
Azwar Anas mengatakan, prinsip tata kehidupan baru berporos pada tiga hal. Pertama, tetap memprioritaskan penanganan COVID-19 dengan terus memperbaiki berbagai mekanisme, mulai ketersediaan bed isolasi, alat-alat kesehatan, tracing, hingga mendukung langkah pemerintah pusat memperluas pengetesan berbasis PCR.
Kedua, disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. ”Di mana-mana kita gelorakan protokol-protokol seperti cuci tangan pakai sabun, jaga jarak aman, memakai masker. Hal ini bisa kita tindak lanjuti di daerah, misalnya, dengan peraturan semua pengunjung pasar tradisional dan modern harus memakai masker, yang tak pakai masker dilarang masuk,” ujarnya.
Ketiga, secara bertahap kembali meningkatkan produktivitas ekonomi lokal. ”Sesuai analisis para ahli, pandemi akan benar-benar berakhir ketika vaksin ditemukan. Prediksinya, vaksin ditemukan paling cepat pertengahan 2021. Secara bertahap kita harus gerakkan lagi ekonomi lokal dengan prinsip produktif dan aman dari COVID-19 sesuai arahan Presiden Jokowi dan Mendagri,” ujar Azwar Anas.
Dengan tiga poros tersebut, Azwar Anas optimistis, kehidupan masyarakat berangsur membaik. ”Penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi harus dijalankan berbarengan serta tidak dibeda-bedakan. Konsep 'new normal' di daerah harus diarahkan pada bagaimana tatanan masyarakat kita tetap aman dari COVID-19, dalam arti penyebarannya kita tekan, namun di sisi lain ekonomi tetap produktif,” tegas Azwar Anas.
