Labuan Bajo (ANTARA) - Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama yang dipercaya menduduki jabatan struktural setingkat eselon II.
"Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilaksanakan pada hari ini merupakan hasil dari proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui proses uji kompetensi," katanya terkait dengan pelantikan pejabat pemkab setempat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin,
Sebanyak empat pejabat pimpinan tinggi pratama yang menduduki posisi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) itu, yakni Pius Baut sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Stefanus Jemsifori sebagai Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan (Disparekrafbud), Yeremias Ontong sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP), dan Paulus Mami sebagai Staf Ahli Bupati Manggarai Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Dia menjelaskan pejabat tinggi pratama yang dilantik adalah pegawai negeri sipil yang dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab karena telah melalui suatu proses selektif dengan mekanisme uji kompetisi yang ketat sejak akhir 2023.
Dalam kesempatan itu, juga dilantik 21 pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
"Kepada saudara-saudara yang dilantik dalam jabatan administrator, tentu saudara adalah juru masak kebijakan, kenapa dikatakan sebagai juru masak kebijakan, karena suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan, komitmen, integritas, dan loyalitas para pejabat administrator, yang dalam menentukan dan meramu bahan baku yang tepat untuk setiap rancangan kebijakan yang tepat," katanya.
Dia optimistis pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator yang dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan masyarakat dan pemerintahan dengan baik dan optimal.
Dia juga menekankan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari 2024.
"Tentu kita tidak berharap ada PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang tidak netral, itu harapannya dan kita PNS dituntut netralitasnya, tidak boleh memihak salah satu partai, tidak mau memihak salah satu orang yang ikut dalam kontestasi politik pada tanggal 14 Februari 2024," katanya.
Baca juga: Petani di Mabar diminta tanam palawija hadapi dampak El Nino