Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mendorong peran aktif para kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam menyukseskan proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu, ia mengingatkan kepala daerah memiliki kewajiban memutakhirkan DTSEN melalui proses validasi terhadap hasil verifikasi yang telah dilakukan di lapangan.
"Data itu (DTSEN) saya minta persetujuan bupati/wali kota, jadi data bansos itu harus ditandatangani oleh bupati/wali kota agar data bisa dimutakhirkan. Semua data bansos itu sejatinya harus melalui proses disetujui oleh kepala daerah masing-masing," kata Mensos.
Selain itu, kata dia, tiap-tiap kepala daerah juga dapat berkontribusi dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
Ia menyebutkan Sekolah Rakyat merupakan program prorakyat yang sangat berdampak nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Jadi, ada Sekolah Rakyat untuk masyarakat miskin ekstrem dan miskin di desil 1 dan 2 DTSEN. Tentu sekolah ini diperuntukkan bagi mereka di sekitar lokasi yang tanahnya milik kabupaten/kota," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa model pendirian Sekolah Rakyat dapat berasal dari revitalisasi aset milik pemerintah daerah.
"Saya mohon dikoordinasikan dan bisa dikirimkan ke kami data usulan revitalisasi aset dan tanah milik pemda untuk kita jadikan lokasi Sekolah Rakyat," katanya.
Lebih lanjut, Mensos mengingatkan kembali bahwa saat ini proses ground checking atau uji petik DTSEN sedang dilakukan pendamping sosial di seluruh Indonesia.
Proses itu, kata dia, tentu sangat membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah.
"Saya mohon dukung pemutakhiran lewat Dinsos, jadi Kadinsos bapak-ibu sekalian mohon dikabari. Yang akan mengajukan data itu adalah Kadinsos," kata Mensos.
Selain itu, Mensos juga menyebutkan ke depannya pemerintah daerah akan diberikan wewenang dalam mengawasi dan memberikan penilaian kinerja terhadap para pendamping/pilar sosial yang dimiliki oleh Kemensos.
Hal itu untuk memastikan proses kolaborasi dan integrasi program pusat-daerah dapat terjalin dengan baik.
"Saya akan meminta bapak-ibu untuk mengawasi pendamping kami, bobotnya 30 persen. Lewat Dinsos nanti saya minta ikut mengawasi dan mengintegrasikan program," katanya.
Merespons hal itu, Gubernur NTT Emanuel Melki Laka Lena mengatakan pihaknya siap mendukung proses integrasi program Kemensos yang ada di daerah.
Ia menyebutkan pentingnya proses pemutakhiran DTSEN dilakukan secara tepat dan akurat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
"Kami siap mendukung pemutakhiran data agar bantuan yang diberikan tepat kepada yang membutuhkan," ujar Melki.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mensos ajak kepala daerah NTT sukseskan uji petik DTSEN-Sekolah Rakyat
Mensos mengajak kepala daerah di NTT sukseskan uji petik DTSEN-Sekolah Rakyat
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo melakukan rapat koordinasi bersama Gubernur NTT dan bupati/wali kota se-Provinsi NTT di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Jakarta, Selasa (18/3/2025) malam. (ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos)
