Kupang (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan layanan sistem pembayaran non tuna untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
"Layanan non tunai yang dipersiapkan di antaranya elektronifikasi retribusi pasar dan pembayaran non tunai tiket wisata di Taman Nasional Komodo," kata Kepala Perwakilan BI NTT I Nyoman Ariawan Atmaja dalam keterangan yang diterima di Kupang, Senin, (18/10).
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan dukungan Bank Indonesia (BI) untuk pengembangan Destinasi Wisata Super Prioritas Labuan Bajo melalui penerapan elektronifikasi transaksi keuangan.
Ariawan mengatakan pihaknya bersinergi dengan penyedia jasa pembayaran untuk menyediakan layanan sistem pembayaran non tunai di Labuan Bajo.
Elektronifikasi retribusi pasar dan layanan non tunai tiket wisata, kata dia merupakan bagian dari rencana pengembangan dan akan dijadwalkan untuk uji coba (piloting).
Ia menjelaskan selain itu dukungan layanan non tunai juga akan dilakukan melalui implementasi Quick Response Indonesian Standar (QRIS) pada ekosistem Bandar Udara Komodo Labuan Bajo.
Implementasi QRIS ini, kata dia tidak hanya untuk Bandar Udara Komodo namun juga pada daerah wisata penyangga lain di Pulau Flores yakni pada eksosistem destinasi wisata Danau Kelimutu di Kabupaten Ende, dan Kampung Wisata Melo di Kabupaten Manggarai Timur.
Lebih lanjut Ariawan mengatakan dalam mendukung pertumbuhan transaksi elektronik, pihaknya terus mendorong perluasan penggunaan QRIS di masyarakat.
Ia menyebutkan hingga Juni 2021, tercatat sebanyak 37.450 merchant di NTT sudah menggunakan QRIS sebagai alternatif transaksi. Jumlah ini meningkat sebesar 82 persen secara year on year (yoy).
Perluasan implementasi QRIS ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital masyarakat, termasuk di daerah-daerah tujuan wisata di NTT, katanya.
Baca juga: BI NTT catat penarikan uang tak layak edar capai Rp851 miliar
Baca juga: BI bilang utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2021 tetap terkendali
