Kupang (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur menahan dua tersangka yaitu Thelma DS selaku Kabid Pemanfaatan Aset Setda Provinsi NTT dan Heri Pranyoto selaku Direktur PT Sarana Investama Manggabar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan aset tanah seluas 31.670 m2 milik pemerintah provinsi setempat yang merugikan negara senilai Rp8,5 miliar.
"Keduanya sudah dilakukan penahanan oleh penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi NTT," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur A.A Raka Putra Dharmana di Kupang, Senin, (31/7/2023).
Menurut Raka Putra Dharmana kedua tersangka ditahan penyidik dalam dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan aset tanah seluas 31.670 m2 milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Dia menjelaskan kasus dugaan korupsi itu telah diselidiki oleh tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi NTT pada 17 Januari 2022.
"Tim penyelidik telah menemukan cukup bukti dalam perkara tersebut untuk dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur nomor print-354/N.3/Fd.1/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022," katanya.
Kasus korupsi yang merugikan negara senilai Rp8,5 miliar itu bermula ketika pada 2012 Kementerian Pariwisata, Seni, dan Budaya menghibahkan dua bidang tanah milik Kementerian Pariwisata, Seni, dan Budaya Propinsi NTT kepada Gubernur NTT.
Pada 3 Mei 2014 Pemerintah Provinsi NTT melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama bagi hasil tanpa melalui tender kepada PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) dengan nomor HK.530 Tahun 2014 - Nomor 04/SIM/Dirut/V/14 tentang pembangunan hotel dan fasilitas pendukung di atas tanah milik Pemerintah Provinsi NTT.
Kemudian pada 2021 terdapat temuan tim auditor BPK yang menilai bahwa kontribusi kerja sama itu sangat rendah sehingga disarankan untuk melakukan revisi terhadap perjanjian tersebut namun tidak ada tanggapan dari pihak PT SIM.
Baca juga: Kejaksaan Larantuka tahan dua tersangka korupsi internet desa
Berdasarkan penghitungan ahli apprisal Pemerintah Propinsi NTT pada laporan hasil penilaian nomor BPAD-NTT.A3/000.030/2633/2022, didapatkan nilai kontribusi yang seharusnya adalah Rp1.547.958.670,18 setiap tahun sehingga kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan para tersangka terdapat kerugian negara mencapai Rp8,5 miliar lebih berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Baca juga: Kejaksaan Tinggi NTT tangani 26 kasus tindak korupsi selama Januari-Juni 2023
Raka Putra Dharmana mengatakan kedua tersangka telah ditahan di rumah tahanan kelas II Kupang dan Lapas Wanita selama 20 hari ke depan.
Kejaksaan tahan dua tersangka dugaan korupsi aset tanah Pemprov NTT
Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT melakukan penahanan terhadap dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (31/7/2023). (ANTARA/HO-Kejaksaan Tinggi NTT)
Keduanya sudah dilakukan penahanan oleh penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi NTT...
