Kupang (ANTARA) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mengelar Deklarasi Pilkada Damai di halaman markas Polda NTT dengan melibatkan tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT guna mewujudkan Pemilu aman dan kondusif di daerah itu.
“Paslon 1, Paslon 2, dan Paslon 3, mari kita beri tepuk tangan untuk para pasangan calon kita. Terima kasih atas komitmen kita semua untuk menciptakan suasana kondusif dalam Pilkada ini,” kata Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga dalam sambutannya di Kupang, Selasa, (24/9).
Dalam sambutannya mantan Kapolda Papua Barat itu juga menekankan pentingnya tiga kata kunci dalam deklarasi ini yakni, Deklarasi, Pilkada, dan Damai.
"Deklarasi berasal dari bahasa Latin yang berarti menyatakan sesuatu dengan jelas. Kegiatan ini menegaskan komitmen semua pihak dalam menjaga keamanan Pilkada.
"Pilkada" lanjut dia adalah proses demokratis yang dilakukan setiap lima tahun sekali untuk memilih pemimpin, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang mewakili aspirasi masyarakat.
Sementara itu "Damai" bukan hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga menciptakan rasa aman dan harmonis dalam kehidupan masyarakat. Kedamaian harus dimulai dari keputusan setiap individu untuk berdamai dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar.
Kapolda juga mengingatkan potensi kerawanan yang dapat muncul selama tahapan Pilkada, seperti kampanye hitam, politik uang, hoaks, ujaran kebencian, provokasi, dan politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Saya ingin menekankan agar kita semua menjaga diri dari provokasi, politik identitas, dan kampanye negatif. Mari kita ciptakan Pilkada yang damai dan demokratis,” ujar komandan berbintang dua itu.
Baca juga: Pasangan calon wali Kota ajak generasi muda gunakan hak pilihnya
Kapolda berharap agar tahapan kampanye yang dimulai pada Rabu (25/9) besok berjalan dengan lancar tanpa gesekan atau tindakan provokatif. Selain itu, ia juga mengajak seluruh masyarakat NTT untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga suasana kondusif selama Pilkada.
Baca juga: KPU NTT batasi massa untuk ikut penarikan nomor urut
“Mari kita menolak politik SARA, politik uang, dan politik identitas. Kita harus mengedepankan ide-ide yang membangun untuk memilih pemimpin yang tepat. Ini bukan soal pengkultusan, tetapi soal memilih pemimpin yang membawa NTT ke arah yang lebih baik,” tutupnya.
