Rasio elektrifikasi tiga kabupaten di NTT perlu digenjot

id Rektor Undana Kupang

Rasio elektrifikasi tiga kabupaten di NTT perlu digenjot

Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Prof Ir Fredrik L Benu, MSi, PhD ketika berbicara kepada wartawan di Kupang, Senin (28/10/2019) terkait elektrifikasi di NTT. (ANTARA FOTO/Aloyius Lewokeda)

"Rasio elektrifikasi (RE) di tiga kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu digenjot untuk mendongkrak peningkatan RE di provinsi setempat," kata Prof Ir Fredrik L Benu.
Kupang (ANTARA) - Peneliti dari Univesitas Negeri Nusa Cendana (Undana) Kupang, Prof Ir Fredrik L Benu  mengemukakan rasio elektrifikasi (RE) di tiga kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu digenjot untuk mendongkrak peningkatan RE di provinsi setempat.

"Ketiga kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan dengan RE baru mencapai 60,55 persen, Sumba Barat Daya 61 persen, dan Manggarai Timur 65,99 persen," katanya kepada wartawan usai Seminar dan Deklarasi Rasio Elektrifikasi NTT 2019, di Kupang, Senin (28/10).

Fredik Benu yang juga Rektor Undana Kupang menjadi Ketua Tim Peneliti yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTT untuk melakukan kajian mengenai RE di NTT.

Pihaknya mendapati hasil berupa RE per Oktober 2019 tercatat sudah mencapai 82,97 persen yang disumbang dari pelanggan PLN sebesar 53,55 persen dan pelanggan non-PLN 29,42 persen.

Baca juga: Perusahaan listrik Korsel tanam modal di NTT
Baca juga: Jumlah pelanggan listrik di NTT terus bertambah


Namun, lanjutnya, tiga kabupaten di antaranya Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Manggarai Timur masih lebih rendah yaitu di bawah 70 persen.

"Ini yang pemerintah dan PLN perlu genjot sehingga bisa berdampak besar dalam mengejar target 90 persen di akhir 2019 bisa tercapai," katanya.

Dia mengatakan, hasil kajian RE terbaru dapat referensi referensi yang valid bagi berbagai pihak karena pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat hingga tahap publikasi.

"Koordinasi kami dengan BPS bukan saja metodologi tetapi seluruh mekanisme yang harus diikuti sehingga kami bisa publikasikan data RE hari ini berdasarkan kajian sebesar 82,97 persen," katanya.

Menurutnya, data RE tersebut sangat penting sebagai rujukan terbaru berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan termasuk penanggulangan kemiskinan di provinsi berbasiskan kepulauan itu.

Dia menambahkan, pihaknya sebagai lembaga ilmiah siap mendukung pembangunan dengan melakukan kajian ketika dibutuhkan pembaharuan data-data tekait kelistrikan dan lainnya.

"Kami selalu siap setiap saat untuk lakukan kajian tetapi perlu diingat bahwa harus melibatkan BPS sejak awal sebagai institusi resmi penyedia data," katanya.

Baca juga: Ternyata pelanggan listrik non-PLN mencapai 99.381 KK
Baca juga: Artikel - 2020, semua rumah tangga di NTT sudah berlistrik
Pewarta :
Editor: Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar