Gubernur: Berikan warga beras berkualitas saat PPKM

Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat meminta agar bantuan beras untuk program Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam massa pandemi COVID-19 adalah beras berkualitas baik yang layak untuk dikonsumsi.

"Salurkanlah kepada masyarakat beras dengan kualitas terbaik dan layak dikonsumsi. Saya minta Dinas Sosial untuk mengecek betul ini, kalau kualitasnya buruk, kembalikan," katanya di Kupang, Sabtu, (24/7).

Ia mengatakan hal itu berkaitan penyaluran bantuan beras PPKM kepada masyarakat NTT yang disiapkan Badan Urusan Logistik (Bulog) NTT dan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Pemerintah provinsi mencatat jumlah penerima manfaat bantuan beras PPKM di NTT sebanyak 524.265 keluarga.

Gubernur Viktor meminta agar Bulog NTT menyiapkan beras dengan kualitas terbaik kepada masyarakat.

Menurut dia, kondisi masyarakat saat ini sedang sulit  dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga jangan ditambah susah dengan bantuan beras yang berkualitas buruk.

Ia juga meminta agar pola bantuan dan penyaluran dirancang secara jelas berkaitan dengan memperhatikan berbagai aspek seperti instruksi bantuan, estimasi waktu, pelaksanaan di lapangan, kendala, dan sebagainya.

"Buat desain distribusi dengan jelas sehingga bantuan ini betul tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Lebih lanjut Gubernur Viktor mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Wiodo bahwa bantuan beras harus segera didistribusikan kepada penerima manfaat dalam waktu secepatnya.

Jika mengalami kendala maka pihak yang bertanggung jawab atas penyalurannya harus segera mencarikan solusi.

Baca juga: 31.166 KPM di Manggarai Barat, Flores terima bansos PPKM

Gubernur Viktor berharap bantuan beras disalurkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan kepada masyarakat sesuai sasaran.

Baca juga: Kota Kupang salurkan bantuan beras untuk 22.518 keluarga terdampak PPKM

"Jangan lambat karena masyarakat pasti membutuhkan bantuan ini. Saya minta agar data penerima disesuaikan dengan data yang ada pada Dinas Sosial provinsi," katanya.