PT Sarana Multigriya Finansial renovasi 488 rumah tidak layak huni
...Ada 18 kota di seluruh Indonesia yang menjadi lokasi pembangunan rumah layak huni dan Kota Kupang merupakan kota yang ke-18, katanya di Kupang, Kamis, (21/12/2023)
Kupang (ANTARA) - Direktur Keuangan dan Operasional PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Bonai Subiakto mengatakan pihaknya telah merenovasi 488 rumah warga yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni di seluruh Indonesia.
" Ada 18 kota di seluruh Indonesia yang menjadi lokasi pembangunan rumah layak huni dan Kota Kupang merupakan kota yang ke-18," katanya di Kupang, Kamis, (21/12/2023).
Kehadiran Bonai Subiakto di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menyerahkan bantuan 18 rumah untuk warga yang belum memiliki rumah layak huni di kota itu.
Bonai Subiakto mengatakan rumah adalah sumber utama kesejahteraan sebuah keluarga. Oleh karena itu harapannya ketika sebuah rumah menjadi layak huni, maka keluarga yang tinggal di dalamnya bisa lebih sejahtera dan produktivitas meningkat. Selain renovasi tersebut untuk mendukung program pemerintah dalam menekan kemiskinan ekstrem.
Sementara itu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Kupang Daud N Nafi menjelaskan metodologi dalam tahapan seleksi penerima bantuan, dimana seleksi dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dibantu tim KOTAKU yang masa kerjanya baru berakhir pada 1 Juli 2023.
Baca juga: Pemkot Kupang alokasikan Rp3 miliar bantu rumah ibadah
Menurut dia, proses seleksi dilakukan untuk mengidentifikasi, memilih, dan menyeleksi calon penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan pemberi bantuan.
Selain itu, kata dia, proses verifikasi data oleh pihak pemberi bantuan rumah yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi data dan kesesuaian faktual.
Baca juga: Kemensos berikan bantuan rumah untuk penyintas bencana Malaka
"Setelah itu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan mencakup pengawasan pembangunan dilaksanakan oleh konsultan-konsultan teknik yang sudah terpercaya dan tahapan pengelolaan keuangan proyek, dimana Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Pelangi Kasih Kelurahan Oesapa akan mengawasi dan mengelola keuangan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan pada akhirnya akan diaudit," kata Daud N Nafi.
" Ada 18 kota di seluruh Indonesia yang menjadi lokasi pembangunan rumah layak huni dan Kota Kupang merupakan kota yang ke-18," katanya di Kupang, Kamis, (21/12/2023).
Kehadiran Bonai Subiakto di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menyerahkan bantuan 18 rumah untuk warga yang belum memiliki rumah layak huni di kota itu.
Bonai Subiakto mengatakan rumah adalah sumber utama kesejahteraan sebuah keluarga. Oleh karena itu harapannya ketika sebuah rumah menjadi layak huni, maka keluarga yang tinggal di dalamnya bisa lebih sejahtera dan produktivitas meningkat. Selain renovasi tersebut untuk mendukung program pemerintah dalam menekan kemiskinan ekstrem.
Sementara itu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Kupang Daud N Nafi menjelaskan metodologi dalam tahapan seleksi penerima bantuan, dimana seleksi dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dibantu tim KOTAKU yang masa kerjanya baru berakhir pada 1 Juli 2023.
Baca juga: Pemkot Kupang alokasikan Rp3 miliar bantu rumah ibadah
Menurut dia, proses seleksi dilakukan untuk mengidentifikasi, memilih, dan menyeleksi calon penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan pemberi bantuan.
Selain itu, kata dia, proses verifikasi data oleh pihak pemberi bantuan rumah yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi data dan kesesuaian faktual.
Baca juga: Kemensos berikan bantuan rumah untuk penyintas bencana Malaka
"Setelah itu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan mencakup pengawasan pembangunan dilaksanakan oleh konsultan-konsultan teknik yang sudah terpercaya dan tahapan pengelolaan keuangan proyek, dimana Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Pelangi Kasih Kelurahan Oesapa akan mengawasi dan mengelola keuangan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan pada akhirnya akan diaudit," kata Daud N Nafi.