Kupang (ANTARA) - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) Darius Beda Daton mengatakan para petani di provinsi setempat kembali mengeluhkan kelangkaan pupuk yang menghambat produksi pertanian sejak akhir 2021 hingga memasuki awal 2022.
"Baru-baru ini kami kembali menerima keluhan petani dari Kabupaten Lembata dan Rote Ndao yang pada intinya mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi," katanya ketika dihubungi di Kupang, Jumat, (14/1).
Ia mengatakan sebelumnya berbagai informasi dan pemberitaan juga muncul mengenai keluhan para petani yang mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi antara lain yang terjadi di Kabupaten Kupang, Manggarai, Sumba Barat Daya, dan Sabu Raijua.
Darius menyebutkan substansi keluhan petani yaitu terkait persediaan pupuk yang kosong di tingkat pengecer dan distributor.
Jika pun ada stok di gudang, kata dia, harus melalui prosedur pemesanan terlebih dahulu sehingga pupuk terkadang terlambat datang saat umur padi tidak lagi memerlukan pupuk tersebut.
Ia mengatakan sementara pupuk nonsubsidi selalu tersedia setiap saat asalkan petani punya uang sehingga petani dihadapkan pada pilihan sulit yang memaksa mereka membeli pupuk dengan harga nonsubsidi agar tidak gagal panen.
Sebelumnya pihaknya juga telah melakukan kajian singkat guna menemukan penyebab kelangkaan pupuk dan persoalan lainnya, antara lain masih adanya kendala dalam penerapan kartu tani di tingkat petani, masih terdapat permasalahan terkait dengan transparansi penyaluran pupuk subsidi di tingkat pengecer.
Selain itu masih terdapat permasalahan terkait transparansi penyaluran pupuk subsidi di tingkat pengecer serta petani cenderung menyalurkan pengaduannya terkait permasalahan yang dihadapi kepada para penyuluh karena dinilai lebih dekat dengan petani.
Darius menambahkan Ombudsman RI di tingkat pusat juga telah memberikan sejumlah rekomendasi terkait perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi telah disampaikan kepada Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia.
Ia berharap agar beberapa saran yang disampaikan dapat dilaksanakan, minimal pupuk bersubsidi tersedia dan tepat waktu tiba di tangan petani. Sebab jika tidak, pupuk itu tak bermanfaat karena usia tanaman bisa saja tidak lagi membutuhkan pupuk.
Baca juga: Bupati Endi dorong penyuluh pertanian inovasi tangani pupuk
Baca juga: Petani Sumba Barat Daya buat pupuk organik
