PDAM Labuan Bajo segera kelola kapal air

id PDAM

PDAM Labuan Bajo segera kelola kapal air

Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dulla (kanan) bersama Direktur PDAM Manggarai Barat Hubertus Lendo sedang memeriksa debet air di Wae Mbeliling.

"Kapal pengangkut air akan segera kami kelola dengan priorotas utama memasok air bersih bagi masyarakat di pulau-pulau kecil berpenghuni di sekitar Labuan Bajo," kata Hubertus Lendo.
Kupang (AntaraNews NTT) - Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wae Mbeliling Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Hubertus Lendo, mengemukakan pihaknya segera mengelola kapal pengangkut air bantuan dari pemerintah pusat untuk daerah setempat.

"Kapal pengangkut air akan segera kami kelola dengan priorotas utama memasok air bersih bagi masyarakat di pulau-pulau kecil berpenghuni di sekitar Labuan Bajo," kata Hubertus Lendo ketika dihubungi Antara dari Kupang, Selasa (4/9).

Ia mengatakan kapal pengangkut air tersebut memiliki kapasitas yang cukup besar mencapai 50 meter kubik. Saat ini, lanjutnya, sedang dilakukan docking di Benoa, Bali karena ada penambahan bagian-bagian kapal untuk menunjang pengoperasiannya.

Setelah selesai docking, lanjutnya, kapal akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan selanjutnya dikelola melalui PDAM Wae Mbeliling.

Hubertus menjelaskan selama ini kondisi warga di pulau-pulau kecil kesulitan mengakses air bersih karena tidak memiliki sumber mata air yang bisa dimanfaatkan. 

Baca juga: Reservoir antisipasi krisis air bersih
Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dulla (kanan) bersama tim Kejaksaan Negeri setempat melakukan sidak ke PDAM Manggarai Barat di Wae Mbeliling.

"Memang kondisinya sangat memprihatinkan. Warga harus menyeberang atau membeli air dari pengusaha-pengusaha lokal di pulau-pulau yang datang mengambilnya di Labuan Bajo," katanya.

Ia menjelaskan kehadiran kapal pengangkut air akan menjadi jawaban atas kesulitan air bersih yang dialami warga tersebut.

"Kapal nanti akan berpindah-pindah secara mobile ke pulau-pulau kecil berpenghuni secara terjadwal sehingga warga tidak perlu lagi membelinya di Labuan Bajo," demikian Hubertus Lendo.