BPJamsostek Ende catat klaim JHT mendominasi sepanjang 2022

id bpjamsostek,jaminan sosial,jaminan hari tua,kepesertaan,klaim,ende,nagekeo,ngada,ntt

BPJamsostek Ende catat klaim JHT mendominasi sepanjang 2022

Pembayaran santunan klaim yang dilakukan oleh BPJamsostek Ende kepada ahli waris beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-BPJamsostek Ende)

BPJamsostek kini fokus memperluas cakupan kepesertaan pada sektor pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja informal/mandiri...
Labuan Bajo (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Cabang Ende, Nusa Tenggara Timur mencatat penyaluran klaim jaminan sepanjang tahun 2022 di tiga wilayah kerjanya didominasi oleh Jaminan Hari Tua (JHT) senilai Rp36,61 miliar untuk 2.905 kasus dari total santunan klaim Rp41,4 miliar untuk 3.092 kasus.

"Pembayaran klaim di wilayah kerja cabang Ende yang meliputi Kabupaten Ende, Nagekeo, dan Ngada masih didominasi oleh program JHT karena banyak pekerja yang tidak diperpanjang lagi kontrak kerjanya sebagai dampak dari pandemi COVID-19 sehingga mereka mengklaim JHT," kata Kepala BPJamsostek Ende Hendi Kurniawan ketika dihubungi dari Labuan Bajo, Senin, (2/1/2023).

Dia menyampaikan santunan klaim yang telah dibayarkan dari Januari hingga Desember 2022 untuk 3.092 kasus tersebut terbagi menjadi JHT sebesar Rp36,61 miliar untuk 2.905 kasus, Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp4,09 miliar untuk 94 kasus, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp180 juta untuk 9 kasus, Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp190 juta untuk 28 kasus, dan beasiswa anak peserta sebesar Rp334 Juta untuk 82 kasus.

Dari jumlah tersebut, JHT mendominasi karena kebanyakan pekerja dari tiga wilayah itu yang bekerja di Kalimantan, Sumatera, dan Papua tidak diperpanjang lagi kontraknya oleh pemberi kerja. Mereka pun memutuskan untuk pulang kembali ke daerah dan melakukan klaim JHT. Klaim pun diberikan langsung di kantor cabang dan klaim online (daring) dengan kepesertaan klaim berasal dari peserta Penerima Upah (Formal), Bukan Penerima Upah (Informal), dan peserta Jasa Konstruksi.

Hendi mengatakan BPJamsostek kini fokus memperluas cakupan kepesertaan pada sektor pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) atau pekerja informal/mandiri seperti nelayan, petani, pedagang, tukang ojek, dan pekerja mandiri lainnya pada tahun 2023 ini.

Menurutnya sektor informal ini sangat luas dan memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan risiko kerja dari negara melalui BPJamsostek. Dengan demikian mereka bisa merasakan kepastian ketenangan dan aman dalam bekerja.

Untuk memudahkan perluasan kepesertaan, BPJamsostek menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, dinas terkait, pemberi kerja, tokoh masyarakat, dan masyarakat pekerja itu sendiri untuk bersama-sama memastikan perlindungan BPJamsostek bisa berjalan baik di Kabupaten Ende, Ngada, dan Nagekeo.

"Kehadiran negara benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja apa pun profesinya melalui program-program perlindungan BPJamsostek dengan harapan dapat mengurangi kesenjangan sosial atau kemiskinan baru di masyarakat sehingga kesejahteraan pekerja dan keluarganya terjamin," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan BPJamsostek terus memberikan pelayanan prima kepada peserta dengan mempermudah layanan klaim secara daring. Dengan demikian layanan dapat diakses dengan cepat dan sederhana tanpa harus datang ke kantor BPJamsostek.

"Bisa akses antrian online melalui web antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau melalui aplikasi J-MO, singkatan dari Jamsostek Mobile," katanya menerangkan.

Dia berharap kondisi perekonomian dapat segera pulih pada tahun 2023 serta keamanan yang kondusif dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Dia optimis kepesertaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bisa tumbuh dan masyarakat serta para pelaku usaha semakin sadar akan pentingnya kebutuhan perlindungan dari segala risiko.

"Sehingga kesejahteraan serta produktivitas pekerja bisa meningkat," harapnya.

Baca juga: Matim raih capaian kesehatan semesta 100 persen

Baca juga: 23.601 peserta jamkesda di Manggarai terintegrasi ke BPJSKes