Kupang (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Kristen Kupang Zet Malelak menilai bahwa saat ini di NTT telah terjadi jaga jarak birokrasi antara pemimpin dengan bawahannya di tengah wabah COVID-19.
"Padahal di tengah wabah seperti ini diperlukan adanya pendekatan secara birokrasi antara pemimpin suatu wilayah (Provinsi, red) dengan pemimpin di wilayah lain (kabupaten/kota, red)," katanya kepada ANTARA di Kupang, Selasa, (5/5).
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat di NTT terkait tak munculnya Gubernur NTT Viktor B Laiskodat di tengah masyarakat saat adanya wabah COVID-19 itu.
Baca juga: Manggarai Timur bantu alat rapid test untuk Manggarai Barat
Baca juga: 17 Warga Kota Kupang kontak dengan pasien positif COVID-19
Ia mengatakan bahwa memang benar ada perintah dari pemerintah pusat agar ada "phisical distancing" namun hal tersebut jangan sampai mengakibatkan adanya phisical distancing juga antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/Kota.
Menurut dia, seorang pemimpin itu perlu turun ke jalan dan mengetahui keluhan yang dialami oleh rakyatnya saat ini bukan hanya berada di rumah atau kantor dan tidak melakukan apa-apa.
"Pemerintah provinsi dan kabupaten harus duduk bersama, baik itu melalui pembahasan secara virtual atau juga bertemu langsung untuk membahas permasalahan yang terjadi saat ini dan merencanakan hal lain untuk kemakmuran masyarakat di NTT," ujar dia.
Menurut dia, jika hal ini dibiarkan terus, maka akan sangat berbahaya. Menurut dia hal yang perlu diperhatikan saat ini adalah masalah pangan yang ada di NTT.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus memikirkan jalan keluar jika wabah ini berlangsung selama satu tahun penuh dimana pangan NTT sampai saat ini masih berharap dari daerah lain di Indonesia.
"Saya rasa selain memikirkan bagaimana mengatasi masalah pandemi ini, yang tak kalah penting juga untuk dipikirkan saat ini adalah masalah pangan, jika tahun ini kami gagal panen lagi," tambah dia.
Baca juga: Pasien positif COVID-19 di NTT bertambah jadi 10 orang
Hal yang tak perlu dilakukan saat ini menurut dia adalah jangan membuat keadaan yang berujung pada tak harmonisnya hubungan antara seorang pemimpin dengan bawahannya.
Akademisi sebut ada jaga jarak birokrasi yang terjadi di NTT
Akademisi dari Universitas Kristen Zet Malelak. (Antara/Ho)
Padahal di tengah wabah seperti ini diperlukan adanya pendekatan secara birokrasi antara pemimpin suatu wilayah (Provinsi, red) dengan pemimpin di wilayah lain (kabupaten/kota, red).
