Warga Sumba Timur diminta batasi kelahiran anak

id kemiskinan

Warga Sumba Timur diminta batasi kelahiran anak

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (kiri) saat melakukan rapat koordinasi penanganan kemiskinan dan kekerdilan pada anak di Kabupaten Sumba Timur, Kamis (27/2/2020). (ANTARA/Benny Jahang)

"Kelahiran anak yang paling banyak di NTT terjadi pada keluarga miskin di kawasan perdesaan," kata Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.
Waingapu (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat meminta warga Suma Timur di Pulau Sumba dapat membatasi kelahiran anak yang diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerdilan pada anak dan mengurangi jumlah kemiskinan.
 
Viktor Bungtilu Laiskodat dalam pertemuan bersama para camat, kepala desa serta tokoh-tokoh agama di Pantai Londa Lima, Desa Kuta, Kabupaten Sumba Timur, Kamis (27/2) mengatakan kelahiran anak yang paling banyak di NTT terjadi pada keluarga miskin di kawasan pedesaan.

"Kasus-kasus kemiskinan dan kekerdilan pada anak pada umumnya terjadi pada keluarga-keluarga miskin di desa-desa dengan jumlah kelahiran yang tinggi," katanya.

Baca juga: Kemenkes: Stunting di NTT dipengaruhi persoalan kompleks
Baca juga: NTT-UNICEF tangani masalah kekerdilan


Menurut dia, tingginya angka kemiskinan terjadi karena belum adanya upaya pengendalian melahirkan anak pada keluarga miskin di desa-desa.

"Kami tidak melarang warga untuk memiliki anak, tetapi harus dibatasi. Apabila sudah memiliki dua anak sebaiknya cukup karena apabila lebih dari tiga anak dapat dipastikan asupan kebutuhan gizi anak mulai terabaikan," ujarnya.

Ia mengatakan, apabila warga miskin di desa-desa mampu membatasi kelahiran anak maka ekonomi keluarga warga miskin di desa menjadi lebih memadai dan angka kemiskinan berkurang dan NTT akan bebas dari dua persoalan tersebut.

Mengingat tingginya angka kekerdilan di NTT maka pemerintah NTT perlu melakukan desain untuk mengatasi kemiskinan melalui distribusi bantuan sosial yang langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan mengendalikan kelahiran.

Baca juga: 144 desa di NTT jadi sasaran penanggulangan kekerdilan
Baca juga: Rp50 miliar untuk atasi stunting di NTT


"Distribusi bantuan akan dilakukan pada pusat pelayanan terpadu satu atap guna memudahkan pemerintah mengindentifikasi penerima manfaat," katanya.

Menurut Gubernur Laiskodat masih banyak orang mampu di daerah ini yang menyamar jadi miskin agar ikut menerima bantuan PKH maupun bantuan sosial dari pemerintah.

Akibatnya, jumlah warga miskin semakin bertambah karena bantuan sosial yang diharapkan bisa memperbaiki ekonomi dan gizi keluarga, malah jatuh ke tangan orang mampu.

"Saya minta agar kondisi seperti itu jangan sampai terjadi lagi di NTT, katrena distribusi bantuan akan dilakukan lebih ketat lagi," katanya.

Baca juga: Beras fortifikasi untuk atasi kekerdilan
Baca juga: NTT jadi percontohan penanganan stunting di Indonesia
Para kepala desa, camat dan tokoh agama di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur mengikuti rapat kordinasi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat guna membahas penanganan kemiskinan dan kekerdilan pada anak di Pantai Londa Lima, Kabupaten Sumba Timur, Kamis (27/2/2020). (ANTARA/ Benny Jahang)

Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, persoalan kemiskinan dan kekerdilan pada anak telah mempermalukan pemerintah NTT dan lembaga keagamaan serta elemen masyarakat lainnya.

Karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan dan kekerdilan pada anak di provinsi itu, termasuk di Sumba Timur, harus menjadi gerakan bersama seluruh komponen masyarakat.