NTT alami inflasi 0,73 persen

id BPS

NTT alami inflasi 0,73 persen

Kepala BPS Nusa Tenggara Timur Maritje Pattiwaellapia (tengah), saat menyampaikan kondisi inflasi NTT per Juni 2018 kepada wartawan di Kupang, Senin (2/7). (ANTARA Foto/Asis Lewokeda)

Kondisi indeks harga konsumen (IHK) di Provinsi NTT mengalami kenaikan atau inflasi sebesar 0,73 persen pada Juni 2018.
Kupang (AntaraNews NTT) - Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur Maritje Pattiwaellapia mengemukakan kondisi indeks harga konsumen (IHK) di provinsi setempat mengalami kenaikan atau inflasi sebesar 0,73 persen pada Juni 2018.

"Inflasi di NTT pada Juni ini sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya pada Mei 2018 sebesar 0,68 persen," kata Maritje Pattiwaellapia kepada para wartawan di Kupang, Senin (2/7).

Angka inflasi ini diakumulasi dari dua kota sampel yakni Kota Kupang, ibu kota Provinsi NTT yang mengalami inflasi sebesar 0,80 persen atau naik dari Mei sebesar 0,76 persen.

Selain itu Kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sikka di Pulau Flores yang mengalami inflasi 0,28 persen atau meningkat cukup signifikan dibandingkan Mei 2018 sebesar 0,06 persen.

Maritje mengatakan, komponen pengeluaran yang menjadi penyumbang terbesar inflasi yakni transportasi yang mengalami inflasi sebesar 4,22 persen. 
Terutama untuk transportasi angkutan udara yang memiliki andil terhadap inflasi sebesar 0,71 persen.

Baca juga: Inflasi di NTT 0,68 persen

"Jadi komponen angkutan udara ini luar biasa adilnya, walaupun ada komponen lain seperti telpon seluler, angkutan darat juga menyumbang inflasi," katanya.

Menurutnya, sejumlah kegiatan yang terjadi dalam bulan Juni 2018 yang turut mendorong inflasi di antaranya, Hari Raya Idul Fitri 1439 H, liburan sekolah dan cuti bersama yang cukup panjang dari instansi pemerintahan.

"Semua kegiatan ini menumpuk di Juni dengan demikian harga tiket pesawat naik drastis, batas atas harga mungkin juga habis bahkan ada penambahan frekuensi penerbangan," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga mengemukakan masih kesulitan untuk mengendalikan kelompok pengeluaran angkutan udara ini karena harganya ditentukan pihak maskapai.

"Seperti yang disampaikan gubernur sebelumnya bahwa kalau kelompok pengeluaran lain bisa dikendalikan, hanya saja untuk tarif angkutan udara ini agak sulit karena dikendalikan maskapai," katanya.

Baca juga: Tingkat pengangguran terbuka di NTT turun