"Hari ini (Kamis, 30/8) kami berkunjung langsung ke lapangan sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 32 Tahun 2018 Tentang BOP Labuan Bajo," kata Asisten Deputi Bidang Jasa Kemaritiman Kemenko Kemaritiman Okto Rianto dalam keterangannya kepada Antara di Kupang, Kamis (30/8).
Ia mengatakan, sebagai tindak lanjut BOP Labuan Bajo, pihaknya juga menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan kementerian atau lembaga terkait di antaranya Sekretariat Kabinet, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
"Kami diberikan mandat untuk penyusunan Perpres, sehingga BOP Labuan Bajo harus lebih bagus dari BOP untuk daerah lainnya di Indonesia," katanya.
Okto mengajak berbagai stakeholders terkait untuk bekerja keras dalam rangka percepatan pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo serta Taman Nasional Komodo yang dihuni binatang purba raksasa, Komodo (varanus komodoensis) itu.
Baca juga: Artikel - Akankah IMF-WB mampu tingkatkan kunjungan wisatawan ke NTT?
"BOP Labuan Bajo ini untuk masyarakat, sehingga pembangunan harus memberikan manfaat untuk semua," katanya.
Ia menambahkan Kemenko Kemaritiman akan berkoordinasi dengan lintas kementerian terkait lainnya untuk percepatan pembangunan infrstruktur di Labuan Bajo, seperti percepatan aksesibilitas, konektivitas multi moda transportasi (udara, darat dan laut) dan juga pengembangan Bandara Komodo menjadi bandara internasional.
"Dengan begitu Labuan Bajo akan semakin siap dalam menyambut para tamu dari IMF-Bank Dunia usai melaksanakan pertemuan tahunan (Annual Meeting) di Denpasar, Bali pada Oktober 2018," ujarnya.
Ia menambahkan, melalui percepatan pembentukan BOP Labuan Bajo, ditargetkan jumlah kunjungan wisatawan bisa mencapai 500.000 pada 2019, atau naik lima kali lipat dari tahun 2015 yang hanya mencatat 90.000 wisatawan.
Baca juga: Artikel - Manfaat BOP bagi Labuan Bajo
